7 Kabinet Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal berjalan terpincang-pincang dengan adanya tujuh kabinet dalam sembilan tahun, gerakan separatisme di banyak tempat, dan kekacauan ekonomi nasional. Ketidakstabilan berkepanjangan ini nantinya di hentikan oleh presiden dan diganti dengan pemerintahan otoritarian.
7 Kabinet Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal
1. Kabinet Natsir
Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951, hanya selama enam bulan. Inti dari kabinet ini adalah Masyumi, dan berbentuk kabinet koalisi. Kabinet Natsir berfokus pada penggiatan usaha menuju keamanan negara dan konsolidasi politik.
Tugas selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan Angkatan Perang dan meninjau kembali penyerahan Irian Barat. Namun ternyata perundingan dengan Belanda pada 4 Desember 1950 tidak menghasilkan apa-apa. Hubungan kabinet dan parlemen memanas berujung pada Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden pada 21 Maret 1951.
2. Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman berjalan dari April 1951-April 1952, kabinet ini dipimpin oleh dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI), koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik. Ditambah lagi satu tugas yaitu mempercepat persiapan pemilihan umum pertama Indonesia.
Penyebab utama kejatuhan Kabinet Sukiman adalah penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menlu RI Ahmad Subardjo dan Dubes AS Merle Cochran. Sehingga oleh parlemen dianggap mencoreng politik luar negeri bebas-aktif. Sukiman meletakkan mandatnya pada 23 Februari 1952.
3. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo memerintah pada April 1952-Juli 1953. Wilopo yang berasal dari PNI Menyusun kabinet yang berisi dari banyak partai, dengan harapan dapat memunculkan stabilitas politik. Kabinet ini dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang memburuk karena tidak seimbangnya ekspor-impor serta defisit anggaran negara.
Kejatuhan kabinet ini diakibatkan oleh beberapa peristiwa, seperti Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa. Wilopo yang diguncang oleh mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia dan PNI Sumatera Utara, terpaksa meletakkan jabatannya.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali I berjalan dari Juli 1953-Agustus 1955. Ali Sastroamidjojo sendiri berasal dari golongan NU. Kabinet ini bertugas untuk melakukan persiapan akhir dari pemilu yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1955.
Pemerintahan Kabinet Ali I berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang di laksanakan di Bandung pada April 1955. Kabinet ini di guncang oleh konflik internal, antara lain penarikan menteri-menteri dari golongan NU dan konflik antara Menhan Iwa Kusumasumantri dengan pimpinan TNI AD.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
Burhanuddin Harahap di minta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955-Maret 1956. Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan Pemilu 1955 berjalan dengan baik.
Terdapat 100 partai mengajukan diri untuk DPR, dan 82 partai untuk konstituante, di tambah lagi 86 organisasi dan perseorangan yang ikut serta dalam pemilu. Tugas kabinet Burhanuddin di anggap selesai dengan terlaksananya pemilu yang akan membentuk kabinet baru.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Ali Sastroamidjojo kembali di tunjuk presiden untuk membentuk kabinet. Kabinet ini beranggotakan wakil-wakil dari PNI, Masyumi, dan NU. Namun tokoh-tokoh ketiga partai menolak memasukkan PKI. Kabinet ini bertugas untuk membentuk Rencana Lima Tahun, mempercepat otonomi daerah dan penunjukkan DPRD, serta sekali lagi mengusahakan percepatan penyerahan Irian Barat.
Pada masa ini presiden menandatangani UU Pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Kebijakan ini memunculkan kebingungan peralihan modal Belanda, yang berujung pada penjualan kepada kelompok Cina karena parlemen menolak nasionalisasi aset.
7. Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Pemerintahan kabinet ini memiliki tugas yang serupa, yaitu perjuangan Irian Barat, melanjutkan pembatalan KMB, dan perbaikan keadaan negara.
Kabinet ini di bentuk bersamaan dengan memuncaknya pergolakan di berbagai daerah. Kabinet ini bubar karena Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai selesainya masa demokrasi liberal.
