Bone, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Anggaran Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bone telah mencukupi kebutuhan tugas Satgas berdasarkan evaluasi perbulan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 (PPC19) Kabupaten Bone, Dray Virbrianto saat ditanya terkait cukup atau tidaknya anggaran yang digelontorkan ke Satgas PPC19 Bone.
“Kalau untuk kami (Satgas PPC19 Bone), sampai saat ini (alokasi anggaran) cukup. Tetapi tetap akan dievaluasi perbulan sesuai perkembangan kondisi terakhir,”kata Dray, Rabu (29/4/2020) malam.
Sebelumnya Dray menjelaskan, ada beberapa faktor yang berpengaruh apakah alokasi dana cukup atau tidak. Yakni pertama lama pandemi dan kedua jumlah warga Bone yang positif Covid-19.
Point pertama, lanjut Dray, belum diketahuinya akhir pandemi ini sampai kapan, menjadi alasan kenapa dialokasikan dana perbulan kebutuhan. Hal itu disebutnya agar bisa dievaluasi dan seefektifitas mungkin dalam penggunaannya.
Menurutnya, salah satu cara menguji efektifitas penggunaan dana adalah dengan membentuk satgas pengawasan yang diketuai Irda dan Kejari.
“Kami juga mengharapkan masukan dan pengawasan dari semua pihak dalam penggunaan alokasi dana tersebut,”lanjutnya
Masih lanjut Dray, faktor kedua yang berpengaruh terhadap cukup atau tidaknya anggaran, apabila ada warga Bone terkena Covid-19, apalagi jumlahnya signifikan, maka jumlah anggaran yang ada tersebut menjadi kecil karena akan dilakukan banyak kebijakan termasuk PSBB dan lainnya.
Adapun terkait bantuan masyarakat yang dikucurkan ke Satgas PPC19 Bone yang disatu sisi disebutnya sudah didukung anggaran yang cukup itu, Dray mengatakan pada prinsipnya masalah Covid-19, tidak bisa diselesaikan hanya oleh Satgas. Tapi keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat yang mampu.
“Itu sudah dicontohkan oleh Gugus Tugas Nasional dengan membuka link dan koordinator dalam penyaluran bantuan dari organisasi/perusahaan dan masyarakat,”jelasnya
Disebutkan Dray, untuk Gugus Tugas tahap satu total anggarannya sebesar Rp1,5 milyar. Sedangkan tahap dua Rp3 milyar termasuk dana Rp35 juta perkecamatan dan dana gugus tugas 7 posko perbatasan.
Reporter: Abustan
