Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin (BEM Unhas) dan Aliansi Masyarakat Makassar Peduli COVID-19, menilai Pemerintah Kota Makassar perlu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemik. Salah satu yang disorot adalah Satgas Detektor yang mendatangi rumah warga untuk skrining kesehatan.
Ketua BEM Unhas Imam Mobilingo, mengatakan penolakan terhadap Satgas Detektor yang meluas, baik yang disuarakan langsung di media sosial serta yang diberitakan oleh media massa mencerminkan kegagalan Pemerintah Kota Makassar dalam mengkomunikasikan program kesehatan masyarakat secara terpadu dan menyeluruh.
“Sekaligus menjadi bukti kian diabaikannya keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait pandemik,” kata Imam dalam keterangannya di Makassar, Selasa (13/7/2021).
Sebenarnya Imam meyakini bahwa Pemkot Makassar memiliki niat baik untuk melindungi warga. Namun melihat perkembangan di lapangan, BEM Unhas dan aliansi masyarakat sipil menilai terdapat sejumlah hal yang layak dikritik lebih jauh.
“Selain itu, kunjungan dari rumah ke rumah yang berlangsung selama dua hari ini menimbulkan keresahan karena berpotensi memicu penularan di tengah pembatasan pergerakan (mobilitas) warga serta kontra-produktif terhadap upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait pengendalian pandemik,” katanya.
Desakan untuk Pemerintah Kota Makassar itu tertuang dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, menghentikan kunjungan rumah ke rumah oleh Satgas Detektor karena bukan merupakan metode yang terbukti efektif dalam pengendalian pandemik, serta berpotensi menjadi sumber penularan baru di tengah semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Makassar.
Diterjunkannya 10.000 relawan Satgas Detektor dengan program yang disuarakan dengan narasi “Misi Kemanusiaan”, “Inovatif”, “Screening dan Monitoring Kesehatan Masyarakat Dalam Skala Besar” justru menimbulkan kebingungan, mempertebal ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Berdasarkan konsultasi dengan pakar epidemiologi, visitasi dari rumah ke rumah seperti ini sangat tidak dianjurkan di tengah meluasnya pandemik. Selain itu, buruknya komunikasi ke tingkat warga, rawannya pemantauan otorisasi dan standarisasi penggunaan alat skrining serta tidak adanya jaminan terhadap kapasitas relawan yang dilatih secara kilat, menimbulkan penolakan yang luas.
Kedua, segera memperbaiki sistem tracing terhadap kasus positif dengan memperkuat sistem kesehatan yang menyeluruh serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung testing dan tracing yang sesuai dengan standar penanganan yang profesional yang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO.
Sebagai contoh, memberikan akses kepada Puskesmas-puskesmas sebagai pusat pemeriksaan (PCR test-center), serta mengintensifkan deteksi kasus baru dengan melakukan tes PCR di Puskesmas terhadap semua yang bergejala atau kontak erat minimal 2.000-3.000 orang tes PCR per hari.
Ketiga, perlunya ada fasilitas isolasi terpusat untuk memastikan isolasi terlaksana dengan baik sehingga masa isolasi pasien dapat efektif mendorong pemutusan penularan.
Keempat, mempercepat cakupan vaksinasi di Makassar dari 30 persen menjadi >85 sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap COVID-19.
