PALU – Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan komitmennya untuk melibatkan kontraktor lokal dalam program pembangunan rumah miskin di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Budiman saat menghadiri pelantikan pengurus baru DPW PEKNAS Sulawesi Tengah periode 2024–2029 di Sriti Convention Hall, Kamis (16/1).
Budiman mengungkapkan bahwa pemberdayaan kontraktor lokal merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Ini sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dan Satgas Perumahan, di mana saya juga terlibat. Untuk program perumahan bagi masyarakat miskin, kontraktornya harus dari daerah setempat—provinsi, kabupaten, atau kota,” ujar Budiman.
Selain kontraktor lokal, Budiman menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan perumahan. “BUMDes yang sudah siap dapat dilibatkan secara langsung. Jika belum mampu, BUMDes bisa menunjuk kontraktor yang sesuai,” jelasnya.
Lebih jauh, Budiman menjelaskan bagaimana BUMDes dan masyarakat desa dapat berkontribusi dalam rantai industri, mulai dari pemasok material seperti pasir dan batu, hingga pengrajin kayu, pintu, serta genteng. “Hal ini tak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menjadi solusi penanggulangan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat desa,” tambahnya.
Wirausaha sebagai Solusi Jangka Panjang
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, Budiman menyoroti pentingnya kewirausahaan. Menurutnya, masyarakat miskin perlu diberdayakan agar memiliki jiwa wirausaha. “Tidak semua orang bisa menjadi wirausahawan, tetapi bagi yang berminat, kami akan menyediakan pelatihan,” katanya.
Ia juga mendukung usulan Gubernur Sulawesi Tengah terkait subsidi bunga bagi masyarakat miskin untuk mengakses modal produktif. “Subsidi ini akan memberikan landasan ekonomi yang kokoh bagi masyarakat miskin,” ujar Budiman.
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin tengah menyusun masterplan percepatan penanggulangan kemiskinan, yang rencananya akan diluncurkan bulan depan. “Masterplan ini mencakup sembilan sektor utama, seperti industri pangan, perumahan, energi terbarukan, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan digital. Semua sektor ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin menjadi wirausahawan,” terangnya.
Ia menekankan bahwa kemajuan bangsa bergantung pada jumlah wirausahawan di masyarakat. “Bangsa tidak akan maju jika hanya sedikit yang berjiwa wirausaha. Mayoritas masyarakat harus memiliki semangat kewirausahaan,” tegas Budiman.
Selain itu, BP Taskin telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung program graduasi masyarakat miskin. “Kami diminta membantu mengubah status mereka dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, BP Taskin berharap dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga kemiskinan dapat ditekan secara signifikan di seluruh Indonesia.(RN)
, Budiman Sudjatmiko, menegaskan komitmennya untuk melibatkan kontraktor lokal){kind=link}