Bupati Bersama Forkopimda Lutim Ikuti Rakor Inspektur Daerah se Indonesia Secara Virtual

Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia Tahun 2023 yang berlangsung secara virtual diikuti Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama Kajari Lutim, Muhammad Zubair, Wakapolres Lutim, Kompol Syamsul, Sekretaris Inspektur Kabupaten Luwu Timur dan para Irban, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Rabu 25 Januari 2023.

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam arahan nya saat membuka rakor mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga ditengah situasi global yang tidak menentu.

“Kita termasuk bagus karena pertumbuhan ekonomi kita 5,72%, diatas 5% itu ialah suatu hal yang luar biasa ditengah ketidakpastian global. Inflasi juga masih terjaga di angka 5,51%, dan ini juga masih sangat bagus. Artinya, kenaikan harga barang dan jasa masih minim dan tidak begitu berdampak luas di masyarakat,” ungkap Tito Karnavian.

Baca Juga:  Bupati Barru Buka Pesta Rakyat Balap Motor Taxi Gabah Balusu Racing Community Cup IV 2024

“Kami mohon kepala-kepala daerah agar betul-betul memanfaatkan APIP ini, karena kalau APIP nya kuat, tentu kepala daerah juga akan aman,” tuturnya.

Terakhir, Mantan Kapolri ini memohon kepada Jaksa Agung dan Kapolri, Kabareskrim dan seluruh jajaran Polri agar pimpinan daerah ini diberikan pendampingan sesuai arahan bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir Ultimum Remedium.

Baca Juga:  Bupati Barru Hadiri Kegiatan Mappalili/Turun Sawah Musim Tanam 2024/2025 di Kecamatan Balusu

“Mohon bantuan pak Jaksa Agung dan jajaran, pak Kapolri dan jajaran, pak Direktur Tipikor, untuk bisa teman-teman didaerah diberikan pendampingan, memberikan kenyamanan kepada kepala daerah untuk bisa mengeksekusi dan membelanjakan APBD yang ada,” jelas Mendagri Tito Karnavian.

Rakor ini sekaligus dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(*)

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU