Institut KAPAL Perempuan yang mendukung program pemerintah terkait pemberdayaan perempuan dan pengembangan kepemimpinan perempuan, melaksanakan teken Momerandum of Understanding (MoU) dengan pemkab Pangkep, di aula kantor DP2KBP3A, Selasa, 29 November 2022.
Bupati Pangkep, H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M.Si, menyambut baik kerjasama dengan IKP dan YKMP di tandai dengan penandatangan MoU. Hal tersebut merupakan keseriusan Pemkab untuk mencapai tujuan SDGs yang merupakan agenda pembangunan nasional berkelanjutan.
“Saya mengenal Kapal Perempuan dan YKPM yang fokusnya pada pemberdayaan perempuan dan peduli anak, program ini harus sukses di Pangkep,” terang Yusran.
Dia juga berharap Gender equality, Disability dan Sosial Inclusion (GEDSI) perencanaannya dapat berjalan sukses dan baik, tentunya untuk mengangkat derajat masyarakat pangkep.
Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengatakan, ada 6 penanganan isi prioritas INKLUSI KAPAL Perempuan dan YKPM, diataranya, membuka akses perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terhadap hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khusus seksual sesuai dengan UU tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Sementara direktur YKPM Sulawesi Selatan, Mulyadi Prayitno, beranggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan program strategi untuk bisa saling membantu antara NGO, Pemerintah dan masyarakat.
“Saya sudah punya gambaran kalau Pangkep, bakal menjadi inspirasi kabupaten SDGs,” kata Mulyadi.
Usai kegiatan penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan musyawarah sekolah perempuan, peserta di hadiri 140 orang yang dari latar belakang berbeda. (Adhan).
