Catatan Ikatan Guru Indonesia Dibalik Debat Calon Wakil Presiden

Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Berharap bahasan tuntasnya problem pendidikan dalam arena debat capres/cawapres tentu saja mendekati kemustahilan tetapi paling tidak ada sedikit gambaran langkah apa yang akan dilakukan para calon jika nantinya memenangkan kontestasi pilpres 2019.

“Secara umum, kita belum belum melihat solusi konkrit masalah pendidikan. Di kubu 01, problem penyelesaian masalah dengan mengandalkan BLK adalah sebuah solusi berlapis yang sebenarnya tidak efektif. Jika SMK program empat tahun maksimal, pemerintah seharusnya tak membutuhkan BLK karena alumni SMK seharusnya siap kerja, sangat berbeda dengan alumni SMA yang memang mempersiapkan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” terang Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Pengurus Pusat IGI kepada Fajar Pendidikan melalui pesan whatsApp.

Seharusnya, kata Ramli , SMK yang dikuatkan dengan menghadirkan guru produktif yang memiliki kompetensi tinggi, lalu membangun sinergi dengan dunia Industri sehingga alumni SMK betul-betul siap kerja bahkan bisa bekerja di luar negeri. “Besarnya jumlah pengangguran yang berasal dari alumni SMK adalah indikasi bahwa SMK kita belum maksimal. BLK hanya menjadi tambahan pekerjaan pemerintah yang seharusnya tak diperlukan jika SMK bisa maksimal. Ibarat sekolahan yang masih membutuhkan bimbil untuk sukses menghadapi ujian,” bebernya.

“Problem utama dunia pendidikan kita adalah guru, 01 tak membahas banyak hal soal guru sementara 02 bertekat menaikkan status guru hanya pertanyaannya, dengan keterbatasan APBN, tingginya kebutuhan guru dalam kondisi seperti saat ini dan tidak berimbangnya belanja pegawai daerah, apa yang bisa dilakukan?” ungkapnya.

“Tekad meningkatkan status hanya sekedar tekad jika tak jelas cara menuntaskan masalah guru ini. SSU harusnya bisa memaparkan solusinya dengan tekad menaikkan status guru tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ramli menjelaskan, keinginan SSU menghapuskan ujian nasional patut diapreseasi karena selama ini ujian nasional hanya menghabiskan banyak anggaran tanpa hasil yang jelas. Tindaklanjut Ujian Nasional yang diklaim pemerintah sebagai upaya pemetaan kualitas pendidikan tak terlihat di lapangan. Sebenarnya pemerintah Jokowi-JK sudah menawarkan skema baru untuk mengukur kompetensi siswa yang dinamai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI).

Sementara hal yang patut diapreseasi dari Kiay MA adalah upaya memperkuat Tol Langit yang selama ini telah membantu mempercepat upaya peningkatan kompetensi guru dan siswa.

Reporter: Ibhel