Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melakukan evaluasi tenaga pendamping gizi desa yang memiliki peran penting dalam melakukan penanggulangan stunting. Pertemuan dan evaluasi itu berlangsung di Gedung PKK Sinjai, resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sinjai, Hj Andi Kartini Ottong, Selasa (22/11).
Wakil Bupati, Hj Andi Kartini Ottong dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan data prevalensi stunting di Kabupaten Sinjai menurut SSGI tahun 2021 sebesar 30,1 persen.
Sementara berdasarkan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada Februari 2022 sebesar 8,68 persen. Sedangkan pada Agustus 2022 sebesar 8,47 persen. Ada sedikit penurunan, sehingga menempatkan Sinjai di urutan ke-15 dari 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dari data e-PPGM bulan Februari 2022 tersebut maka kami telah memilih 10 desa yang memiliki prevalensi stunting tertinggi yang kemudian menjadi desa lokus penempatan tenaga pendamping gizi desa,” ujar Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) itu dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Adapun desa lokus tersebut, yaitu Desa Pulau Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan sebesar 42,35 persen, Desa Pulau Padae sebesar 38,89 persen, Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur sebesar 27,14 persen, Desa Pattalassang sebesar 21,38 persen.
Kemudian, Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur sebesar 19.72 persen, Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan sebesar 14.29 persen, Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe sebesar 12,39 persen, Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat sebesar 10,36 persen.
Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo sebesar 9.82 persen dan Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 8, 80 peresen.
Stunting merupakan tanggung jawab negara. Sebab jika stunting terjadi, keberadaan penduduk menjadi beban negara. Dengan demikian, semua sektor wajib bergerak bersama untuk melakukan penanggulangan dalam menangani stunting.
“Semoga dengan adanya Tenaga Pendamping Gizi Desa semakin meningkatkan kinerja bersama sebagai upaya konvergensi sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di kabupaten sinjai dan tidak menutup kemungkinan menjadikan Sinjai sebagai Kabupaten Zero Stunting,” harapnya.
Pertemuan evaluasi tenaga pendamping gizi desa tingkat Kabupaten Sinjai turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Hj Henny dan Hj Nuraini Dohang, serta perwakilan Balitbangda Provinsi Sulsel, Muh Sjakir.
Selain itu, hadir juga perwakilan OPD terkait, camat Desa Lokus, kepala Puskesmas Desa Lokus, kepala Desa Lokus, ketua TP PKK Desa Lokus dan para tenaga pendamping gizi desa lokus. (*)
