Dewan Pendidikan Provinsi Sulsel menggelar rapat kordinasi di Kota Watampone, diikuti para pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kota se Sulsel.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novena Watampone, mulai Sabtu-Senin 3-5 Desember 2022.
Acara ini dihadiri Bupati Bone Dr Andi Fashar Pajalangi beserta Wakilnya Andi Ambo Dalle.
Juga hadir dihadir Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Ketua TGUPP Sulsel Prof Murtir, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Dr Adi Suryadi Culla, MA, para kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan Cabang 1 sampai 12 Sulsel.
Bupati Bone Andi Fashar pada sambutannya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan atas dipilihnya Bone sebagai tempat penyelenggaraan rakor.
“Mudahan-mudahan kegiatan ini bisa menghasilkan rekomendasi, bukan saja tingkat provinsi akan tetapi bahkan tingkat nasional, tentu bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan,” harap Bupati.
Kata Bupati, kualitas pendidikan, bukan hanya pada peningkatan kecerdasan intelektual, akan tetapi juga pada peningkatan moral dan karakter.
Untuk mencapai hal tersebut, sambungnya, peran guru sangat penting dan strategis sebab merekalah sebagai front terdepan dalam memberi pengetahuan dan nilai kepada para peserta didik.
Ketua Dewan Pendidikan Susel, Adi Suryadi Cullu mengemukakan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bone dan Ketua DPRD Sul-sel atas bantuan materil dan dukungan moral atas terselenggaranya Rakor.
Adi berharap agar kegiatan ini bisa memberi penguatan pada hubungan kemitraan antara komponen, baik itu pemerintah, sekolah kalangan usaha dan masyarakat.
Pemateri hari kedua, Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan tema, “Prospektif Kaum Millenial Menggali Potensi Ekonomi Indonesia Timur”.
Mantan menteri pertanian ini lebih banyak memberi motivasi dan inspirasi kepada peserta yang umumnya para guru dan kepala sekolah.
Titik tekan ia pada nilai keteladanan dan kedisiplinan.
“Kalau ini ditanamkan sejak dini, pastilah anak-anak didik kita akan sukses dan sebaliknya kalau tidak pasti akan mengalami kegagalan,” ungkap Amran.
Pembicara berikutnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Dr Setiawan Aswad.
Salah satu pernyataan menarik ia adalah fenomena krisis pendidikan terkait dengan isu di masyarakat, bahwa “sekolah itu tidak penting lagi”.
“Kenapa fenomena ini muncul? Karena ada rasa kecewa sebagian masyarakat bahwa sekolah ternyata tidak memberi solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat,” ungkapnya.
Apa yang salah? Inilah yang memantik diskusi yang panjang dari peserta yang umumnya para guru dan kepala sekolah serta ketua-ketua Dewan Pendidikan kabupaten kota se Sulawesi Selatan.
Pembicara lainnya adalah Prof Dr Arifuddin Ahmad, Guru besar UIN Alauddin Makassar.
Materi yang dibawakannya terkait dengan Profil Pelajar Pancasila dalam penguatan karakter.
Ia juga sependapat dengan pemateri sebelumnya terkait rendahnya mutu pendidikan dilihat dari aspek moral dan karakter.
“Realitas tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan yang pada intinya membentuk manusia yang bukan saja cerdas akan tetapi juga beriman dan berakhlak mulia,” ungkapnya.
Pemateri lainnya adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel, H Musayyin Arif, MPd dengan judul Implementasi Fungsi DPRD Dalam pengawasan.
Ia banyak memberi semangat kepada peserta terutama para guru dan anggota Dewan Pendidikan.
DPRD Sulsel menurutnya berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memaksimalkan anggaran untuk pendidikan.
Ia mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2023, pemerintah provinsi menganggarkan 30% untuk pendidikan yaitu sebanyak 2,9 Triliun, dan 350 Milyar untuk kebutuhan belanja honor.
Dr Andi Rusdi, MPd kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi, Perikanan, Kelautan, Teknologi Informasi dan komunikasi.
(BBPMP-VPKTI dan K) Provinsi Sulsel dengan materi Isu Strategis Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Dr Imran, SKom, MT Kepala BBPMP Sulsel dengan materi Rapor Mutu Pendidikan di Sulawesi Selatan.
Dalam makalahnya ia banyak menyinggung soal Program BBPMP Sulsel sebagai bagian dari kebijakan kementerian Tahun 2001-2022 yang meliputi Arah kebijakan kemendikbudristek, Asesmen nasional, raport pendidikan dan perencanaan berbasis data.
Pemateri terakhir Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Dr Adi Suryadi, sekaligus menutup acara rapat koordinasi yang diselenggarakan selama tiga hari.
Ia banyak menekankan pada eksistensi Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
Menurutnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan relatif rendah akibat tersumbat nya secara kelembagaan saluran partisipasi, baik itu Dewan pendidikan maupun komite sekolah.
Akibatnya banyak problem murid dan orang tua siswa yang seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pendidikan dan Komite sekolah diambil alih oleh pihak pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan, malah diselesaikan secara hukum oleh pihak kepolisian dan lembaga peradilan lainnya.(*)
