Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menyusun rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Analisis biaya ini berdasarkan permohonan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan pertimbangan nilai dan fungsi gedung.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY menindaklanjuti rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Berbagai persoalan, antara lain aset tanah, analisis biaya, dan anggaran pembangunan, kini sedang dicarikan jalan keluarnya.
Pertemuan antara Deputi VII Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, dan PWI, di Ruang Rapat Sekda DIY Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat 3 November 2023, menghasilkan sejumlah solusi untuk memperlancar pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
Hadir pada pertemuan tersebut Marsda TNI Dr Arif Mustofa MM (Deputi VII Kemenko Polhukam), Novan I. Saleh (Asisten Deputi VII Kemenko Polhukam), Drs Beny Suharsono MSi (Sekda DIY), Hari Edi Tri Wahyu Nugroho SIP MSi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY), Wiyos Santoso SE MAcc (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY), serta Tri Silawati dan Setiyanto (DPUP ESDM DIY).
Pertemuan yang berlangsung serius tapi santai hari Jumat itu juga dihadiri dua mantan pejabat yakni Gatot Saptadi (mantan Sekda DIY) dan Bambang Wisnu Handoyo (mantan Kepala BPKA DIY) yang 5 tahun lalu mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat menerima audiensi 34 Ketua PWI Provinsi se Indonesia di Kraton Kilen, Jumat 6 Juli 2018. Malam itu, Ngarso Dalem dhawuh untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
Sedangkan dari PWI, hadir Sihono HT (Direktur Pers Pancasila PWI Pusat) yang 5 tahun lalu menginisiasi pertemuan antara para Ketua PWI Provinsi se Indonesia dan Sri Sultan HB X, Hudono (Ketua PWI DIY), Swasto Dayanto (Sekretaris PWI DIY), dan Eddy Purjanto (Sekretaris Pusat Studi Pers Pancasila).
Pertemuan antara Deputi VII Kemenko Polhukam RI, Sekda DIY, dan PWI, di Ruang Rapat Sekda DIY, Jumat (3/11/2023). (Foto: Humas PWI Pusat)
Soal aset tanah atau lahan yang akan dibangun Grha Pers Pancasila sudah sejak awal direncanakan memanfaatkan tanah yang saat ini untuk kantor PWI DIY di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta. Tanah seluas 894 m2 sudah menjadi aset Pemerintah Provinsi DIY. “Silahkan nanti BPKA memberikan bukti legalitas tanah yang menjelaskan jika tanah tersebut memang benar-benar aset milik Pemprov DIY,” ujar Beny Suharsono.
Sedangkan soal analisis biaya, Sekda DIY meminta PWI segera membuat surat ke Dinas PUP ESDM Pemprov DIY. Perihal, permohonan rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Karena hasil dari perhitungan PUP ESDM tersebut menjadi pertimbangan untuk penganggarannya.
Sihono HT mengungkapkan Dinas PUP ESDM DIY pada 26 Agustus 2019 sudah membuat analisis biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Besarnya biaya itu dihitung dari luas bangunan 600 m2 dan terdiri dari tiga lantai plus basement untuk tempat parkir. Waktu itu sudah keluar angka Rp 21 miliar, tetapi karena ada perubahan kebijakan, maka sekarang perlu dihitung lagi.
Soal anggaran, Sekda DIY menunggu hasil rekomendasi biaya pembangunan gedung dari Dinas PUP ESDM. Tetapi menurut Beny Suharsono, yang paling aman, Pemprov DIY menyediakan lahan, sedangkan anggaran pembangunannya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Deputi VII Kemenko Polhukam, Aris Mustofa, akan melaporkan hasil pertemuan, termasuk model penganggarannya, kepada Menko Polhukam. Alumni AAU Yogyakarta ini menyarankan agar pembangunan Grha Pers Pancasila dirancang dengan mempertimbangkan nilai dan fungsinya. Jadi selain untuk aktivitas yang terkait dengan pers Pancasila, juga bisa dimanfaatkan untuk gedung pertemuan, penginapan, dan kegiatan lain yang bisa mendatangkan dana untuk biaya perawatan dan kesejahteraan wartawan.
Gatot Saptadi (mantan Sekda DIY) dan Bambang Wisnu Handoyo (mantan Kepala BPKA DIY) menegaskan jika mereka dan juga Rony Primanto Hari (mantan Kepala Diskominfo DIY) yang diperintahkan Ngarso Dalem untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. “Jika pembangunan Grha Pers Pancasila tidak terealisasi, maka saya yang terus terbebani dengan perintah Ngarso Dalem,” ujar Bambang Wisnu. (*)
 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menyusun rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.){kind=link}