Anggota DPR RI, Fahira Idris, juga mengkritisi Naikkan Harga BBM. Pemerintah, katanya, tidak Paham Psikologis Rakyat Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah bukti dari kegagalan pemerintah dalam memahami kondisi psikologis masyarakat yang tengah beranjak bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
Menurut Fahira, Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia secara umum memang sudah terkendali. Tetapi, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya baik untuk menghadapi kenaikan harga BBM. “Situasi saat ini sama sekali tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi. Pandemi memang sudah terkendali, tetapi dampaknya masih sangat terasa menyulitkan kehidupan rakyat mungkin hingga beberapa tahun mendatang,” ujar Fahira Idris kepada wartawan, Senin (5/9).
Fahira menjelaskan lagi, jika kita melihat situasi ekonomi nasional yang juga masih tertatih ditambah kondisi sosial, politik dan hukum yang saat ini masih menjadi sorotan tajam publik luas. ‘’Menurutnya, menaikkan harga BBM bukan hanya menambah beban hidup, tetapi meningkatkan tensi rakyat terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. Harusnya situasi-situasi seperti ini dihindari oleh Pemerintah,” katanya.
PDIP Surabaya Juga Menolak
Kontra kebijakan Pemerintah, di Surabaya, Politikus PDIP Dukung Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM. Ketua DPRD Jawa Timur yang juga politikus senior PDI Perjuangan, Kusnadi, mendukung tuntutan mahasiswa pada pemerintah pusat agar kenaikan harga BBM dibatalkan.
Sikap Kusnadi itu ditunjukkan saat ia keluar ruangan menemui ratusan massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur yang berdemonstrasi di depan kantor Dewan, Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa sore, 6 September 2022. Kusnadi, sampai membubuhkan tanda tangannya atas tiga poin tuntutan mahasiswa Muhammadiyah gabungan dari berbagai kampus di Surabaya itu.
“Saya sebagai anggota DPRD juga tidak setuju dengan kenaikan BBM ini. Saya tidak mewakili fraksi, tapi sebagai anggota DPRD,” kata Kusnadi sambil berjanji meneruskan aspirasi para mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat.
Tiga poin tuntutan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ialah pertama, mendesak pemerintah membatalkan penyesuaian harga BBM dan menurunkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah melalui BPH Migas membuat regulasi pengawasan peredaran BBM subsidi di masyarakat agar tepat sasaran. Ketiga, mendesak pemerintah memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dikuasasi sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan sebak-baiknya bagi kemakmuran rakyat.
Aksi unras di Surabaya juga diikuti ratusan buruh, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto Namun berbeda dengan mahasiswa yang berunjuk rasa di DPRD Jawa Timur, buruh memilih Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya sebagai lokasi aksi.
Massa Blokade Jalan Malioboro
Massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) berkumpul di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (7/9) sore. Mereka menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM.
Sasaran demo Massa di Gedung DPRD, setelah usai melakukan long march dari Asrama Kamasan, Jalan Kusumanegara, Umbulharjo. Setibanya di lokasi aksi, massa langsung memblokade jalan depan Gedung DPRD DIY dan menggelar orasi. Demo mahasiswa di kota Gudeg ini, juga diikuti pedagang. (ana)
