DPRD PPU meminta pemerintah PPU, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) untuk memantau kelangkaan elpiji 3 kilogram.
“Masalah ini (kekurangan elpiji) tidak hanya berlanjut saat ini. Hal itu sudah terkendali,” kata Sujiat, anggota Komisi II PPU DPRD, beberapa waktu lalu.
Kelangkaan tiga kilogram elpiji dimulai sejak Idul Adha hingga saat ini. Selain itu, warga tidak hanya membeli satu botol gas, melainkan beberapa botol gas. Sujiati memperkirakan PPU khususnya Kabupaten Penajam tidak lagi membutuhkan elpiji karena Pertagas Niaga telah mengalihkan jaringan gas (jargas) ke sambungan domestik (SR).
“Kalau dipikir-pikir, elpiji 3kg kabupaten Penajam sudah tidak terpakai lagi, tapi kita punya jargas,” ujarnya.
Ia mendesak Perindag KUKM untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan lebih gencar dan mengusut lebih dalam apakah ada penipuan yang dilakukan agen atau pangkalan gas.
Harga LPG tidak hanya langka, tetapi juga meningkat tajam. Oleh karena itu, warga yang ingin membeli elpiji harus menyertakan fotokopi KTP dan pembelian hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nama yang tertera di KTP dan dibatasi satu botol gas per orang. “Saya mendorong dan meminta kepada pihak-pihak terkait, termasuk KUKM Perindag dan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan. Karena masalah ini bukan kali ini saja, tetapi semakin membesar,” pungkasnya.
 untuk memantau kelangkaan elpiji 3 kilogram.){kind=link}