Yogyakarta, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Di hadapan peserta 5th International Conference of Public Health yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di Hotel GQ, 3-4 Juli 2019, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Prof Sukri Palutturi, SKM., M Kes., MSc PH, PhD., memaparkan sejumlah masalah kesehatan yang ada di wilayah perkotaan baik dalam konteks lingkungan maupun dalam konteks sosial.
“Dalam konteks lingkungan masalah yang ada misalnya kemacetan lalu lintas, rumah kumuh, genangan air, sampah, limbah, tidak berfungsinya sistem drainase dan masalah kesehatan fisik lainnya,” ungkapnya.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FKM Unhas itu juga memaparkan isu lain dari masalah perkotaan yakni, masalah sosial misalnya pekerja seks, pengguna narkotika dan anak jalanan.
Bahkan anak jalanan ini, olehnya disebut sebagai keluarga jalanan sebab di jalan sudah ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya dan ada kakaknya. “Mereka satu keluarga sudah ada di jalan dan ini sangat mengganggu dalam konteks kesehatan perkotaan tidak etis dari sisi sosial dan estitik dari sisi lingkungan,” ungkap Prof Sukri.
Selain itu, sebagai pembicara kunci, Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Provinsi Sulawesi Selatan itu juga, menjelaskan bagaimana situasi implementasi Healthy Cities di Indonesia sejak tahun 2005 ditetapkan secara resmi Peraturan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan meskipun sebelumnya sudah terdapat proses dan perjalana Healthy Cities pada berbagai tahapan dan pencapaian.
Berdasarkan penilaian oleh kementerian tersebut terdapat tiga provinsi ditetapkan sebagai provinsi terbaik di Indonesia dalam kaitan dengan Healthy Cities yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumatera Barat pada tahun 2015 dan tiga provinsi terbaik pada tahun 2017 yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.
“Bulan dan tahun ini sedang berjalan penilaian dan atau verifikasi secara nasional untuk mengukur kembali feasibilitas kabupaten/kota sehat di Indonesia,” kata Prof Sukri.
Prof Sukri juga mengusulkan definisi baru mengenai Healthy Cities di Indonesia. Jika memperhatikan definisi yang ada, maka nampaknya definisi ini dirancang untuk kepentingan program bukan pada esensi pencapaian Healthy Cities yang sesungguhnya.
Definisi Healthy Cities (kabupaten/kota) yang ada adalah bahwa kabupaten/kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih (Clean), nyaman (comforatbel), aman (safe) dan sehat (healthy) untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
“Penggunaan kata sehat dalam definisi tersebut adalah ibarat jeruk makan jeruk, mestinya sehat diukur dari aspek kebersihan, kenyamanan dan keamanan yang berkelanjutan. Selain itu, juga memperhatikan keterlibatan sumber daya masyarakat dan esensi tujuan yang ingin dicapai adalah kesehatan dan lingkungan yang lebih baik,” terangnya. (*)
