Stunting masuk dalam kategori defisiensi kalori dan protein menyumbang 30,8 % dari penyebab kelainan gizi di Indonesia secara keseluruhan.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi terjadi tidak hanya pada saat bayi lahir hingga masa balita tetapi sejak dalam kandungan yang secara fisik terlihat anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting juga berdampak pada kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.
Indonesia masih dihadapkan pada problem tingginya angka stunting. Berdasarkan hasil riset studi gizi balita, prevelensi stunting di Indonesia masih 27,67 persen.
Angka prevelensi stunting tersebut masih diatas ambang batas standar WHO yaitu 20 persen. (www.fajar.co.id) Dalam skala kuantitas terdapat hampir tujuh juta anak dan 180 ribu diantaranya terancam meninggal akibat stunting.
Kemiskinan dan kelaparan erat kaitannya dengan stunting. Mengutip dari www.gfmag.com Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada tahun 2022.
Sedangkan garis kemiskinan menurut BPS mengacu pada nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan dan non makanan.
Termasuk dalam garis kemiskinan yang digunakan BPS pada Maret 2022 adalah Rp. 505.469,00 perkapita perbulan dengan komposisi untuk garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 374.455,00 dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp. 131.014,00.
Stunting menjadi persoalan serius karena menentukan kualitas generasi Indonesia sehingga dibutuhkan dana besar dalam penanganannya.
Tak heran jika Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima delegasi Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia masih membutuhkan dukungan dari lembaga Internasional dalam upaya menurunkan stunting.
Wapres bahkan memberikan apresiasi atas bantuan serta dukungan yang selama ini diberikan Bank Dunia terhadap program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
Tampaknya sudah menjadi kebiasaan pemerintah untuk meminta dukungan dari asing untuk setiap kebijakan di negeri ini. Menjadi problem jika stunting terjadi justru di negeri yang memiliki sumber pangan dan energi yang melimpah. Hanya saja tidak dikelola secara amanah untuk menyejahterakan rakyatnya.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pemenuhan gizi keluarga guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak.(www.republika.co.id) Pemenuhan gizi keluarga menjadi sulit sebab erat kaitannya dengan kemiskinan yang masih menjadi problem utama di negeri ini.
Terlebih saat pandemi, akibatnya angka stunting masih juga tinggi padahal berbagai program penanganan stunting telah dilakukan namun stunting masih menempuh jalannya yang panjang sebab solusi masih dikembalikan kepada individu dan masyarakat untuk memenuhi gizi secara mandiri.
Idealnya, negara harus menjamin kebutuhan pokok rakyat dengan baik. Orang tua manapun tentu ingin memberikan makanan yang bergizi bagi anaknya, tetapi kemampuan ekonomilah yang membatasi.
Alih-alih membeli makanan bergizi seimbang, untuk sekedar memenuhi kebutuhan minimal pun mereka masih kesulitan akibat daya beli yang sangat rendah. Solusi kasus ini butuh penanganan yang mendasar, bukan parsial sebab stunting disebabkan oleh hal yang sangat kompleks.
Masyarakat secara keseluruhan membutuhkan akses ekonomi untuk mendapatkan modal menyejahterakan diri untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berbanding lurus pula dengan kesempatan untuk akses terhadap pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf berpikir untuk menunjang pemahaman yang baik tentang perbaikan generasi di masa yang akan datang.
Negara dalam kapasitasnya sebagai pengatur urusan masyarakat dapat mengelola kekayaan alam yang berlimpah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk dijual atau dikuasakan kepada asing.
Disamping itu harus pula memberikan jaminan agar keluarga Indonesia memiliki akses terhadap asupan tinggi gizi dan pelayanan kesehatan dasar sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia.
dr. Airah Amir
Dokter dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat
