Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.
Komitmen ini menjadi fokus utama dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, di Kantor Gubernur, Senin (10/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi dalam berbagai aspek, seperti perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), administrasi hukum umum, penguatan produk hukum daerah, serta penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah.
Perlindungan KI dan Administrasi Hukum
Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya layanan KI sebagai upaya mendukung inovasi dan daya saing daerah. Dengan meningkatnya jumlah produk kreatif dari pelaku UMKM, akademisi, dan industri lokal, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan paten menjadi prioritas.
“Kami ingin memastikan setiap karya dan inovasi masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Bersama Pemprov Sulteng, kami akan mempermudah akses terhadap layanan KI agar potensi daerah berkembang dan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulteng juga berfokus pada peningkatan layanan administrasi hukum umum, seperti kenotariatan, pendaftaran badan hukum, perseroan perorangan, serta layanan apostille bagi warga yang hendak melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri.
“Pelayanan administrasi hukum yang cepat dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kami berharap dukungan dari Pemprov Sulteng agar layanan ini semakin optimal,” tambahnya.
Penguatan Produk Hukum Daerah
Gubernur Rusdy Mastura menyambut baik langkah Kemenkumham dalam mendukung penyusunan dan penguatan produk hukum daerah. Menurutnya, regulasi yang berbasis kajian akademik menjadi landasan penting dalam pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada masyarakat. Kami mengapresiasi Kemenkumham Sulteng yang siap mendukung kajian hukum dalam penyusunan produk hukum daerah yang lebih berkualitas,” ujar Gubernur yang akrab disapa Cudi.
Paralegal Justice Award 2025
Audiensi ini juga membahas persiapan Paralegal Justice Award 2025, sebuah penghargaan bagi kepala desa dan lurah yang berperan aktif sebagai juru damai dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.
“Kami mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi dan menjaga ketertiban hukum di wilayahnya,” jelas Rakhmat Renaldy.
Gubernur Rusdy Mastura menegaskan dukungannya terhadap program ini dan berkomitmen mendorong seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah untuk ikut serta.
“Kepala desa dan lurah adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan penghargaan ini, diharapkan mereka semakin termotivasi untuk menjadi juru damai dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat,” tegasnya.
Langkah Strategis ke Depan
Sebagai tindak lanjut, Kemenkumham Sulteng dan Pemprov Sulawesi Tengah akan menyusun langkah-langkah strategis, di antaranya:
- Sosialisasi layanan KI bagi UMKM, akademisi, dan industri kreatif.
- Peningkatan akses terhadap layanan administrasi hukum umum, termasuk percepatan layanan kenotariatan, badan hukum, dan apostille.
- Pendampingan penyusunan produk hukum daerah berbasis kajian akademik.
- Penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa/lurah di Sulawesi Tengah.
“Sinergi antara Kemenkumham dan Pemprov Sulteng adalah wujud nyata komitmen menghadirkan layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” pungkas Rakhmat Renaldy. (RN)
 bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah){kind=link}