Surat pernyataan tanggung jawab pasca vaksinasi anak memicu keresahan sejumlah orang tua pelajar di Kabupaten Bone. Buntut dari keresahan ini, Aliansi Peduli Anak menggelar aksi unjuk rasa di Disdik dan Dinkes Bone, Kamis (27/1/2022).
Korlap Aksi, Eka Handayani mengatakan, dalam aksi ini, masa mewakili para orang tua yang resah dengan dasar beredarnya surat pernyataan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Bone. Surat pernyataan menyatakan bahwa tanggung jawab dan segala resiko bagi anak yang sudah divaksin itu dilemparkan ke orang tua.
“Kami menuntut isi surat itu diubah dan tidak menekankan kepada para orang tua, dimana yang harus bertanggung jawab atas risiko pasca-vaksin itu harusnya pihak Pemerintah,” ungkapnya
Ia menjelaskan, surat itu juga ikut menyertakan intimidasi dan sanksi lisan dari pihak sekolah. Disebutkan proses vaksin merupakan persyaratan bagi para pelajar, agar tetap mendapat izin untuk melaksanakan proses PTM di sekolah.
Sejumlah orang tua mengeluhkan hal tersebut. Terlebih sanksi kalau anak tidak ikut vaksin. Maka kegiatan belajar diserahkan kepada orang tua dan tidak diperkenankan untuk ikut PTM di sekolah.
Sekretaris Dinas Kesehatan Bone, Yusuf mengatakan, Bupati Bone telah memimpin rapat bersama Disdik, Kemenag, Kepsek dan Madrasah dalam mempersiapkan vaksin anak ini. Ia menyebut, tidak pernah ada instruksi membuat surat pernyataan seperti itu.
“Kami memang memberikan petunjuk agar orang tua datang mendampingi anak di sekolah. Tetapi tidak memberikan petunjuk untuk membuat surat pernyataan seperti itu,” kata Jubir Covid Bone itu.
Ia menduga terbitnya surat pernyataan itu berasal dari inisiatif dari pihak sekolah.
“Kami juga tidak tahu kenapa ada surat edaran ini. Mungkin bisa saja berasal dari inisiatif dari bawah mengingat kondisi di lapangan,”ungkapnya
“Bisa saja, lalu mereka saling bertanya dengan sekolah lain dan ini jadi viral. Langkah selanjutnya, kami tidak akan menjadikan ini syarat dalam pelaksanaan vaksinasi” lanjutnya dilansir di detikcom.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Bone, Andi Fajaruddin mengatakan, tidak pernah mengeluarkan format surat pernyataan tersebut.
.){kind=link}