Dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama jajaran pimpinan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mengadakan kunjungan ke SMA Negeri 2 Wates, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mu’ti mengadakan dialog dengan sejumlah tenaga pengajar melalui acara Sambung Rasa Guru.
“Saya merasa bahagia bisa bertemu dengan para ujung tombak pendidikan Indonesia. Melalui forum ini, saya mengajak semua guru untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi semua,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Yogyakarta, Rabu (13/11).
Menteri Mu’ti menambahkan, dalam upaya tersebut, Kemendikdasmen akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta memperbaiki kualifikasi guru. Terkait hal ini, Menteri Mu’ti berharap agar para guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 dan S-1.
“Upaya pemenuhan kualifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana ke depannya, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mentor dan konselor yang membangun karakter bangsa bagi peserta didik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menteri Mu’ti juga menyoroti berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Ia menekankan bahwa pembelajaran di sekolah harus mampu menciptakan suasana yang menggembirakan bagi guru dan peserta didik.
“Pendidikan yang gembira akan membuat para pelaku pendidikan menikmati proses pembelajaran. Dari proses yang gembira ini, pendidikan kita akan bermutu bagi seluruh warga satuan pendidikan,” tegasnya.
Dalam acara Sambung Rasa Guru ini, para peserta juga menyampaikan berbagai aspirasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Henri Saputro, Guru SMP Negeri 2 Kalibawang, Kulon Progo, misalnya, menyoroti pentingnya kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang gembira dan bermutu.
“Selain kesejahteraan, kami juga meminta kepada Mendikdasmen untuk membuat regulasi atau perlindungan hukum bagi guru. Jika regulasi ini terwujud, itu akan menjadi langkah positif dan bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Henri.
Titi Nurhayati, Kepala SLB Negeri 1 Kulon Progo, juga turut menyampaikan aspirasinya. Ia mengungkapkan bahwa SLB (Sekolah Luar Biasa) perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari segi sarana dan prasarana, pengajaran, maupun tenaga kependidikan.
“Dengan semangat pendidikan bermutu untuk semua, SLB juga harus mendapat perhatian khusus. Alokasi dana untuk SLB perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan proses pembelajaran yang optimal bagi peserta didik,” ujar Titi.
Selain itu, Wulan, seorang guru di Kelompok Bermain Kulon Progo, menyampaikan aspirasinya terkait pengakuan terhadap Kelompok Bermain yang hingga kini masih dianggap sebagai lembaga pendidikan non-formal.
Ia berharap agar Kelompok Bermain bisa diakui sebagai lembaga pendidikan formal, sehingga para pengajarnya dapat memperoleh hak yang setara dengan pengajar di pendidikan formal.
“Saat ini kami memiliki 17 guru yang telah berpendidikan S-1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kami berharap Kelompok Bermain dapat diakui sebagai lembaga pendidikan formal, sehingga pengajar juga memperoleh hak yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tutur Wulan.
Acara Sambung Rasa Guru ini dihadiri oleh 150 guru dari wilayah Kulon Progo dan dihadiri pula oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, serta sejumlah pejabat Kemendikdasmen lainnya, termasuk Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani;
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kulon Progo, Arif Prastowo; Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Yogyakarta; dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Yogyakarta. (*)
, Abdul Mu'ti, bersama jajaran){kind=link}