Barru – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Abu Bakar, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah (Forum PD) Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru. Rabu (09/04/2025).
Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Bappelitbangda Barru, para kepala satuan perangkat daerah (SKPD), para camat se-Kabupaten Barru, tim delegasi dari masing-masing kecamatan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Abu Bakar menyampaikan bahwa penyelenggaraan Forum PD ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru terhadap kesinambungan proses pembangunan daerah.
“Atas nama Bupati dan Wakil Bupati Barru, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemkab Barru yang telah hadir. Semoga melalui forum ini dapat dirumuskan arah pembangunan Kabupaten Barru ke depan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa siklus perencanaan pembangunan daerah dimulai dari penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD yang memuat tema dan prioritas pembangunan daerah. Ranwal ini menjadi dasar dalam perumusan usulan pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan.
Pj Sekda juga menyampaikan jumlah usulan yang telah masuk melalui Aplikasi SIPD-RI sebanyak 1.167 usulan. Dari jumlah tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menerima sebanyak 500 usulan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 204 usulan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 178 usulan.
Jika diurutkan berdasarkan wilayah kecamatan, usulan terbanyak berasal dari Kecamatan Barru sebanyak 300 usulan, disusul Kecamatan Tanete Rilau (200 usulan), Kecamatan Pujananting (199 usulan), Kecamatan Tanete Riaja (132 usulan), Kecamatan Mallusetasi (130 usulan), Kecamatan Balusu (117 usulan), dan Kecamatan Soppeng Riaja sebanyak 89 usulan.
“Usulan-usulan ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah, yang kemudian dikaji berdasarkan aspek prioritas, urgensi, dan kelayakan. Namun, harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak semua usulan bisa ditindaklanjuti dalam satu tahun anggaran,” jelas Abu Bakar.
Ia menambahkan bahwa Forum PD ini diharapkan menjadi wadah untuk menyepakati kegiatan-kegiatan prioritas dari masing-masing perangkat daerah agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Abu Bakar juga menekankan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Ia mendorong agar perencanaan dan penganggaran memperhatikan SPM serta mendukung prioritas nasional, khususnya dalam hal penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
Lebih lanjut, ia menyoroti indikator-indikator pembangunan yang tercantum dalam Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 yang saat ini tengah disusun. Indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur penting yang harus tercapai di tahun 2026.
Menutup sambutannya, Abu Bakar mengingatkan seluruh SKPD dan peserta forum agar memetakan serta merealisasikan program-program prioritas yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Barru, khususnya dalam target tahun 2026.
“Mulai dari target SPM, indikator makro kabupaten, hingga program prioritas dan janji politik kepala daerah, semuanya harus menjadi perhatian utama. Termasuk indikator lainnya seperti Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang keseluruhannya ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Barru yang berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat,” tandasnya.
“Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah dan upaya kita. Mari pastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru,” pungkasnya.