Dampak itu antara lain putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak.
Di mana, semua dampak itu bisa menjadi risiko yang lebih besar.
“Kami mohon sekali kepada pemerintah daerah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari learning loss dan agar sekolah-sekolah bisa menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri,” ucap dia melansir laman Kemendikbud Ristek, Kamis (22/9/2021).
Nadiem Makarim menyampaikan, sesuai Instruksi Mendagri, vaksinasi Covid-19 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bukan syarat PTM terbatas.
Sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3, kata Menteri Nadiem, dapat melakukan PTM terbatas, terutama jika PTK di sekolah tersebut sudah divaksinasi.
“Sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh,” kata dia.
Menteri Nadiem mengingatkan, orangtua atau wali tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anak.
Guna memantapkan keputusan orangtua, Mendikbud Ristek memastikan pemerintah terus mengupayakan vaksinasi bagi pelajar usia 12 tahun ke atas, meskipun vaksinasi pelajar juga bukanlah syarat PTM terbatas.
Nadiem Makarim mengatakan PTM terbatas merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jangan PTM terbatas yang ‘mengejar’ vaksinasi. Tapi, Vaksinasi yang ‘mengejar’ PTM terbatas,” kata dia.
Menindaklanjuti amanat Presiden Jokowi, Menteri Nadiem segera melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin. Keduanya menyepakati langkah yang perlu diambil dalam upaya mendorong PTM terbatas.
Minggu lalu, dia bersama Menkes Budi telah mengumpulkan seluruh kepala dinas kesehatan dan dinas pendidikan seluruh Indonesia.
“Di dalam pertemuan tersebut pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penuntasan vaksinasi PTK serta mendukung pelaksanaan PTM terbatas,” tutur Menteri Nadiem.
