Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta agar guru honorer diberikan fasilitas pelatihan atau bimbingan belajar dari pemerintah daerah (pemda). Fasilitas dapat membuka peluang kelulusan yang lebih besar bagi para honorer menjadi ASN PPPK.
“Jika Bapak Ibu ingin lebih banyak guru yang lolos, berikanlah mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami sediakan gratis,” ucap Nadiem kepada pimpinan daerah se-Sumatra Utara, Selasa (26/10/2021).
Tahun ini merupakan tahun pertama pemerintah membuka satu juta formasi guru ASN PPPK. Nadiem menyampaikan bahwa tes seleksi memang sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN PPPK.
Kementerian pun dalam hal ini telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos para guru. Namun, dukungan dari pemerintah daerah bagi guru honorer juga diperlukan.
Nadiem menjelaskan, fasilitas pelatihan dapat diberikan setelah formasi dibuka dan dilengkapi. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendatangkan pakar yang sesuai untuk memberikan pelatihan kepada para guru honorer.
“Pemda bisa fokus pada dua hal, formasinya dibuka, dilengkapi, lalu diberikan fasilitasi pelatihan dengan mendatangkan pakar,” jelasnya.
Ia turut berpesan agar pemerintah daerah tidak perlu khawatir bahwa pemerintah pusat tidak akan membayar gaji para guru. Menurutnya, anggaran gaji guru ASN PPPK sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam pertemuan secara hybrid dengan gubernur, para bupati, dan walikota di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan tersebut, Nadiem mendorong agar pemerintah daerah Sumatra Utara memprioritaskan akselerasi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).
Hal tersebut dilakukan agar dampak kehilangan kemampuan belajar atau learning loss pada anak tidak semakin besar.
“Prioritas pertama, seperti arahan Pak Presiden, segera untuk mengakselerasi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan sekolah sudah harus tatap muka secara terbatas,” ujarnya.
Nadiem turut mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di wilayah Sumatra Utara. Ia mengapresiasi capaian 47 persen sekolah di provinsi tersebut yang telah melaksanakan PTM terbatas hingga saat ini.
“Ini saya apresiasi, dan layak menjadi contoh daerah lain. Banyak daerah yang belum mencapai angka itu. Tapi tentunya masih dapat ditingkatkan, terutama jenjang PAUD dan SD,” tutur Menteri Nadiem.
 Nadiem Makarim meminta agar guru honorer diberikan fasilitas pelatihan.){kind=link}