FAJARPENDIDIKAN.co.id – Terkait hal itu, muncul kekhawatiran yang dirasakan para orangtua mengenai aktivitas anak-anaknya nanti disekolah. Yakni, bagaimana keamanan dan kesehatan anak-anak mereka nantinya.
Beritasatu.com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan Pemerintah berencana akan mengizinkan proses sekolah tatap muka secara normal hanya di wilayah dengan status zona hijau alias tak ada kasus Covid-19 sama sekali.
“Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka,” ujar Ma’ruf saat membuka rapat koordinasi nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara daring, Kamis (11/6/2020).
Namun kebijakan dari Kemendikbud tersebut. ditolak keras oleh ketua umum IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dr Aman B. Pulungan. Menurutnya, 1 juta anak bisa meninggal jika mereka dibiarkan sekolah dalam waktu dekat. Aman mendesak pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan membuka kembali sekolah hingga akhir 2020.
“Kita didiklah anak kita di rumah dulu. Kita tunggu sampai 2020, bersabarlah dulu,” kata Aman seperti dikutip Suara.com, Rabu (3/6/2020).
Desakan Aman bukan tanpa alasan. Ia menolak sekolah dibuka kembali dalam waktu dekat lantaran angka kasus virus corona masih terbilang cukup tinggi. Bahkan, kurva pertambahan kasus corona pada anak tiap pekannya masih terus mengalami peningkatan. Pembukaan kembali sekolah dapat menempatkan anak dalam posisi yang berisiko tinggi.
Jika tetap dibuka, sekolah berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid 19. Sekalipun bila sekolah berada si zona hijau. Juga walaupun disekolah ada protokol kesehatan, tetapi ketika mereka kembali kerumah menggunakan angkutan umum, tidak ada yang menjamin anak- anak ataupun tenaga pendidik akan steril dari penyebaran covid 19. Atau misalnya disekolah atau diwilayah masih zona hijau tetapi anak- anak yang bersekolah berasal dari daerah yang zona merah , maka itu juga menjadi problem baru.
Pandemi COVID-19 Ini adalah bencana. Jadi bukan cuma dipikiran masalah pendidikannya tapi juga kesehatan dan keselamatan hidup baik anak- anak maupun tenaga pendifik, jangan sampai hanya kejar kurikulum dan target tapi malah menimbulkan banyak korban,
Kebijakan terkait mengakhiri program belajar dari rumah di tahun ajaran baru sudah dilontarkan oleh Kemendikbud, namun kemudian dirinci dengan persyaratan mengikuti protocol kesehatan dan social distancing. Ini justru membuat stakeholder pendidikan bingung dan ragu apa langkah yang semestinya diambil menyikapi kebijakan tersebut. Sikap ini menegaskan pemerintah tidak punya arah yang jelas tentang target pembelajaran sekolah juga tidak ada integrasi kebijakan dengan new normal life yg dijalankan sehingga kesulitan menetapkan secara tegas apakah perlu tetap belajar dari rumah atau bisa tatap muka.
Sudah beraneka ragam kebijakan pemerintah tapi jangankan untuk mengikuti atau taat terhadap kebijakan yang diberlakukan, untuk menerimanya dengan akal sehat pun sulit bagi rakyat، Kebijakan sekolah dengan tatap muka dinilai inkonsisten, mencla-mencle. Pasalnya dengan dalih mencerdasksn anak bangsa justru malah mengancam nyawanya.
Jelaslah sistem demokrasi yang rusak dan merusak, hanya melahirkan pemimpin yang menyengsarakan. Tidak jelas arah tuuuannya.
Sangaat berbeda ketika sistem yang diemban sistem islam yakni khilafah. Pemimpin dalam Islam akan mengerahkan semua kemampuannya dan tegas dalam mengambil kebijakan semua untuk kemaslahatan umat dan negeri. Negara akan memaksimalkan peran dalam menghentikan wabah tidak gagap apalagi plin-plan.
Dalam negara Islam, pemimpin akan mengambil kebijakan tidak melihat kepentingan yang lain, namun kepentingan rakyatlah yang dinomor satukan. Khusus untuk masalah sekolah, jelas negara tidak akan mengambil langkah coba-coba yang akan menjadikan anak generasi terancam keselamatannya. Khusus untuk pandemi negara hanya akan fokus terlebih dahulu dalam menangani wabah hingga bisa berakhir dan negara telah terbebas. Setelah dinyatakan negara telah bersih dari wabah, baru segala aktivitas diberlakukan kembali.
Maka sudah saatnya mengambil sistem Islam untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara untuk menyelesaikan masalah kehidupan dan mengakhiri pandemi corona ini. Keberkahan dan kesejahteraan akan dirasakan baik muslim maupun nonmuslim.
Penulisnya: Hariati SKM Aktivis Dakwah Makassar
