DONGGALA – Tiga warga Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, meninggal dunia setelah diduga menghirup zat beracun di dalam Tongkang Main Haul TB.KSS 08, yang berlabuh di Jetty Morales, Desa Loli Oge. Ketiga korban adalah Azril (50 tahun), Ma’ruf (30 tahun), dan Fadel (31 tahun), yang merupakan warga setempat.

Kejadian bermula pada pukul 18.30 WITA, saat Fadel memasuki tongkang untuk mencari karat besi, meski sebelumnya sudah dilarang. Tak lama setelah itu, Azril dan Ma’ruf ikut masuk ke dalam tongkang tersebut. Menurut keterangan Nakhoda Kapal Aziz, ketiganya ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan diduga terpapar zat beracun.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, yang menerima laporan insiden tersebut, segera mengerahkan personelnya untuk bekerja sama dengan Tim SAR Gabungan dari Polairud Polres Donggala, Pemadam Kebakaran, Basarnas Palu, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam proses evakuasi.

“Kami kerahkan personel terbaik untuk memastikan evakuasi berjalan dengan aman dan sesuai prosedur,” kata Kolonel Marthinus, Selasa (11/2/2025).

Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, mengingat lokasi yang sempit, minim ventilasi, dan potensi bahaya yang tinggi. Pada evakuasi pertama pukul 20.18 WITA, korban Azril ditemukan tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Anutapura Palu, namun dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pada pukul 20.25 WITA, dua korban lainnya, Ma’ruf dan Fadel, ditemukan juga dalam kondisi tak sadarkan diri dengan busa di mulut. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit, namun pada pukul 21.25 WITA, keduanya dinyatakan meninggal dunia.

Danlanal Palu menyampaikan bahwa aktivitas mencari karat besi di sekitar dermaga sering dilakukan warga meski ada larangan, karena diduga kondisi di dalam tongkang kedap udara dan mengandung zat beracun. Keberhasilan operasi ini menegaskan peran vital TNI AL dalam melindungi keselamatan masyarakat maritim, sesuai dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengenai tanggung jawab TNI AL dalam menjaga keselamatan aktivitas masyarakat di perairan Indonesia.

Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Komitmen ini menjadi fokus utama dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, di Kantor Gubernur, Senin (10/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi dalam berbagai aspek, seperti perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), administrasi hukum umum, penguatan produk hukum daerah, serta penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah.

Perlindungan KI dan Administrasi Hukum

Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya layanan KI sebagai upaya mendukung inovasi dan daya saing daerah. Dengan meningkatnya jumlah produk kreatif dari pelaku UMKM, akademisi, dan industri lokal, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan paten menjadi prioritas.

“Kami ingin memastikan setiap karya dan inovasi masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Bersama Pemprov Sulteng, kami akan mempermudah akses terhadap layanan KI agar potensi daerah berkembang dan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulteng juga berfokus pada peningkatan layanan administrasi hukum umum, seperti kenotariatan, pendaftaran badan hukum, perseroan perorangan, serta layanan apostille bagi warga yang hendak melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri.

“Pelayanan administrasi hukum yang cepat dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kami berharap dukungan dari Pemprov Sulteng agar layanan ini semakin optimal,” tambahnya.

Penguatan Produk Hukum Daerah

Gubernur Rusdy Mastura menyambut baik langkah Kemenkumham dalam mendukung penyusunan dan penguatan produk hukum daerah. Menurutnya, regulasi yang berbasis kajian akademik menjadi landasan penting dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan setiap regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada masyarakat. Kami mengapresiasi Kemenkumham Sulteng yang siap mendukung kajian hukum dalam penyusunan produk hukum daerah yang lebih berkualitas,” ujar Gubernur yang akrab disapa Cudi.

Paralegal Justice Award 2025

Audiensi ini juga membahas persiapan Paralegal Justice Award 2025, sebuah penghargaan bagi kepala desa dan lurah yang berperan aktif sebagai juru damai dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.

“Kami mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi dan menjaga ketertiban hukum di wilayahnya,” jelas Rakhmat Renaldy.

Gubernur Rusdy Mastura menegaskan dukungannya terhadap program ini dan berkomitmen mendorong seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Tengah untuk ikut serta.

“Kepala desa dan lurah adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan penghargaan ini, diharapkan mereka semakin termotivasi untuk menjadi juru damai dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat,” tegasnya.

Langkah Strategis ke Depan

Sebagai tindak lanjut, Kemenkumham Sulteng dan Pemprov Sulawesi Tengah akan menyusun langkah-langkah strategis, di antaranya:

1. Sosialisasi layanan KI bagi UMKM, akademisi, dan industri kreatif.
2. Peningkatan akses terhadap layanan administrasi hukum umum, termasuk percepatan layanan kenotariatan, badan hukum, dan apostille.
3. Pendampingan penyusunan produk hukum daerah berbasis kajian akademik.
4. Penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025 bagi kepala desa/lurah di Sulawesi Tengah.

“Sinergi antara Kemenkumham dan Pemprov Sulteng adalah wujud nyata komitmen menghadirkan layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” pungkas Rakhmat Renaldy. (RN)

PALU – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah resmi menggelar Operasi Keselamatan Tinombala 2025, yang ditandai dengan apel pasukan di Lapangan Polda Sulteng, Senin (10/2/2025). Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, memimpin langsung apel tersebut dan menegaskan pentingnya profesionalisme serta integritas personel dalam menjalankan tugas. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan agar personel di lapangan tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, ia menginstruksikan pemetaan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran operasi.

Operasi Keselamatan Tinombala 2025 turut menargetkan berbagai pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot tidak berstandar (non-SNI), modifikasi kendaraan ilegal, penggunaan rotator atau strobo yang tidak sesuai ketentuan, serta pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm SNI dan kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum ilegal juga menjadi sasaran utama.

Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng, Kombes Pol. Atot Irawan, mengungkapkan bahwa operasi ini akan melibatkan 1.024 personel, terdiri dari 184 personel Polda Sulteng dan 840 personel dari jajaran Polres. Ia menegaskan bahwa pendekatan dalam operasi ini akan lebih mengedepankan edukasi, persuasif, dan humanis, dengan didukung sistem tilang elektronik sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, operasi ini juga mencakup ramp check di terminal dan pool bus untuk memastikan kelayakan kendaraan, peningkatan patroli di titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta pengawasan terhadap tempat wisata yang belum memiliki fasilitas parkir memadai. Kapolda juga menegaskan agar seluruh personel menghindari praktik pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang yang dapat mencoreng citra kepolisian.

“Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas adalah kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Oleh karena itu, operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di Sulawesi Tengah,” ujar Kombes Atot Irawan. (RN)