Dalam rangkaian Sarasehan Media Hari Pers Nasional (HPN) di Riau, Tribuana Said, seorang tokoh pers nasional dan senior Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menegaskan pentingnya peran wartawan dalam memperkuat cita-cita sebagai penggerak kemerdekaan. Dalam pidatonya, Tribuana mengingatkan bahwa pers Indonesia telah melalui perjalanan panjang, dengan sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.

“Saya berharap organisasi kita terus dapat melakukan kegiatan yang mengarah pada perbaikan dunia pers. Perkembangan digitalisasi jangan sampai menyebabkan kemunduran bagi pers Indonesia, karena pentingnya peran media massa adalah pegangan kita. Dari forum ini, saya harap kita dapat mencapai kesepakatan dengan serius,” ujar Tribuana dengan penuh semangat.

Dia menambahkan bahwa sejarah pers nasional adalah bagian integral dari perjuangan bangsa untuk kemerdekaan. Pada masa-masa awal kemerdekaan, banyak wartawan yang terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan Belanda. “Wartawan bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga menjadi pejuang yang turut memperjuangkan kemerdekaan,” katanya.

Tribuna juga mengingatkan bahwa PWI memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“PWI harus tetap solid dan tidak boleh tercerai-berai, karena keberadaannya sangat penting dalam membentuk arah dan kualitas pers nasional,” tegasnya.

Pernyataan Tribuana juga menyoroti pentingnya untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan nasional yang telah membangun fondasi bangsa, termasuk peran besar wartawan yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan. “Kita harus selalu ingat perjuangan yang dimulai sejak 1928, yang melahirkan Budi Utomo, banyak di antaranya digerakkan oleh para penulis dan wartawan. Harapannya, para tokoh pers masa kini dapat melanjutkan perjuangan itu dengan memperkuat cita-cita wartawan sebagai penggerak kemerdekaan dan pergerakan bangsa,” tambah Tribuana.

Sarasehan Media HPN Riau menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas antar wartawan serta menyadarkan semua pihak akan pentingnya menjaga integritas dan independensi pers.

Forum ini juga menjadi ajang untuk mengupayakan langkah konkret dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. (*)

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Forum Pemimpin Redaksi SMSI Se-Indonesia bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers SMSI Provinsi Riau menggelar diskusi bertema “Integritas Pers dan Kekerasan pada Wartawan” di Pekanbaru, Jumat (7/2).

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dalam dunia pers, termasuk Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, Sekjen PWI Pusat, Wina Armada Sukardi, Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, serta Ketua Umum PWI Pusat Periode 2018-2024, Atal S. Depari, dan delegasi dari PWI Daerah seluruh Indonesia.

Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh wartawan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan pers dan pentingnya menjaga integritas dalam dunia jurnalistik. Sejumlah pemateri terkemuka hadir untuk memberikan wawasan mereka mengenai isu tersebut.

Dalam forum tersebut Edison Siahaan, Direktur Satgas Anti Kekerasan PWI mengatakan wartawan tidak perlu terlalu cemas dengan ancaman kekerasan asal selama berpegang teguh pada Undang-Undang Pers.

“Undang-undang mengatakan bahwa barang siapa melakukan kekerasan terhadap wartawan dengan sengaja dan tanpa hak, akan dikenakan sanksi. Wartawan memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, jadi tidak perlu cemas atau takut dengan UU ITE. Wartawan harus piawai dalam menghadapi intimidasi dan kekerasan, serta bisa menyelamatkan diri dan korban-korban kekerasan lainnya,” ujar Edison.

Rudi Pardede, seorang praktisi media yang juga pengacara mengingatkan bahwa profesionalisme dalam dunia pers sangat penting. Namun bagi wartawan integritas tidak menjadi masalah.

“Wartawan harus menjaga integritas, karena itulah yang akan memastikan bahwa media tetap dihargai oleh masyarakat. Kita harus terus menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam pemberitaan meski berbagai tekanan datang,” tambah Rudi.

Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat SMSI yang jurnalis senior, berbicara tentang prinsip dasar jurnalisme yang harus dijunjung tinggi oleh setiap wartawan.

“Prinsip kerja jurnalistik yang universal adalah membuka apa yang ditutup oleh orang lain. Karena itulah, banyak aturan dalam jurnalisme yang dibuat untuk memastikan kita tetap berintegritas. Tidak perlu takut berintegritas meski ujian besar datang, karena prinsipnya, wartawan yang berintegritas tidak akan kehilangan apa-apa,” ungkap Ilham.

Dalam forum ini disampaikan bahwa acara ini menjadi platform penting dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan wartawan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik.

Kehadiran para tokoh penting dari berbagai organisasi pers memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan pers yang bebas dari kekerasan dan intimidasi.

Melalui diskusi ini, diharapkan para wartawan dapat lebih memahami peran mereka sebagai agen perubahan yang berintegritas, serta terus memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia tanpa rasa takut terhadap ancaman atau kekerasan. (Hum)

Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat membahas Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, kegiatan ini bagian dari rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 di Provinsi Riau.

Agenda ini bertemakan Dialog Olahraga Kontroversial Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Dicabut atau Direvisi?. Diskusi ini dihadiri semua delegasi PWI provinsi seluruh Indonesia.

Dialog ini dipandu oleh Tubagus Adhi dengan pembicara Anyar dari Sekjen FTI, Prof Denny Riyanto sebagai Staf Ahli KONI Pusat, Dr Hj Karmila Sari S.Kom MM sebagai Anggota Komisi X DPR RI.

“Memang sudah seharusnya untuk dibahas, ini juga bagian dari keprihatinan SIWO. Karena KONI terganggu dengan adanya permen ini, pun bukan KONI, induk cabang olahraga juga merasa terganggu dengan adanya aturan ini,” kata Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang saat membuka dialog itu yang berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka.

Keresahan terhadap aturan ini, jelas Bang Zum, juga sudah pernah disampaikan oleh KONI Pusat ke pihak legislatif untuk memberikan perhatian khusus agar dapat berdialog dengan Kemenpora.

“Salah satu tugas pers SIWO adalah melakukan kontrol terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Di dalam aturan ini ada beberapa poin yang dinilai menghambat perkembangan prestasi dalam dunia olahraga, poin ini yang akan dibahas. “Beberapa pasalnya juga menyebabkan tak berkembangnya prestasi karena ada beberapa syarat,” urai Zulmansyah.

Hasil dari dialog ini, nantinya akan menjadi bahan rujukan yang akan dikirimkan ke pemerintah.

“Hasil dialog hari ini akan menjadi rekomendasi yang kita sampaikan ke pemerintah untuk sama kita revisi kembali Permenpora ini,” tukas Zulmansyah. (*)