Palu – Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah terus memburu seorang pelaku berinisial R, warga Sulawesi Selatan, yang diduga berperan dalam menyiapkan lokasi dan pengadaan ponsel untuk kasus penipuan online trading investasi. Sebelumnya, polisi telah menangkap dan memeriksa 21 tersangka terkait kasus ini pada 17 Januari 2025.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono, mengungkapkan bahwa hingga kini para korban yang teridentifikasi merupakan warga negara Malaysia.

“Berdasarkan hasil penyidikan, belum ditemukan korban dari warga negara Indonesia,” ujar Djoko di Palu, Jumat (31/1/2025).

Dari pemeriksaan, penyidik menemukan sembilan nomor rekening korban yang terdaftar di bank asing.

“Para pelaku diduga telah mengumpulkan dana sebesar 1.346.440 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4,9 miliar,” tambahnya.

Selain itu, terdapat dua pelaku yang masih di bawah umur dan saat ini dalam pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palu.

“Kedua anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut tengah menjalani penelitian kemasyarakatan oleh Bapas. Kami masih menunggu hasilnya,” jelas Djoko.

Untuk menguatkan bukti, penyidik berencana mengirimkan 37 unit ponsel milik para pelaku ke laboratorium forensik guna pemeriksaan digital forensik.

Polda Sulteng terus mengembangkan kasus ini dan memburu tersangka R yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).(RN)

Palu – Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah terus memburu satu tersangka berinisial R, warga Sulawesi Selatan, yang diduga berperan dalam menyiapkan lokasi dan pengadaan ponsel dalam kasus penipuan online trading investasi. Kasus ini telah meraup keuntungan hingga Rp4,9 miliar.

Sebelumnya, polisi telah menangkap dan memeriksa 21 tersangka pada 17 Januari 2025. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono, mengungkapkan bahwa hingga kini korban yang teridentifikasi berasal dari luar negeri.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, belum ditemukan korban dari warga negara Indonesia. Seluruh korban yang teridentifikasi sejauh ini adalah warga negara Malaysia,” ujar Djoko di Palu, Jumat (31/1/2025).

Dari penyelidikan, ditemukan sembilan nomor rekening korban yang berasal dari bank asing.

“Para pelaku diduga telah mengumpulkan dana sekitar 1.346.440 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp4,9 miliar,” tambah Djoko.

Selain itu, terdapat dua pelaku yang masih di bawah umur. Keduanya saat ini dalam pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palu dan masih menjalani proses litmas (penelitian kemasyarakatan).

Djoko juga mengungkapkan bahwa penyidik berencana mengirimkan 37 unit ponsel milik para pelaku ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Sulteng terus mengembangkan kasus ini, termasuk memburu tersangka R yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO).(RN)

Palu – Sebanyak 99 tenaga honorer di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun 2024. Mereka berharap pemerintah memberikan prioritas pada formasi tahap kedua, yang menyediakan 115 kuota di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala, menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas persoalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (13/1/2025). Ia menyampaikan bahwa menurut Kepala BKD, seleksi PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi tahap pertama, secara otomatis akan masuk dalam kategori PPPK paruh waktu, termasuk mereka yang mendaftar ulang. Honorer yang sudah bekerja selama dua tahun dan terdaftar dalam database BKN juga akan dimasukkan dalam PPPK paruh waktu,” ujar Bartholomeus, Jumat (31/1/2025).

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sulteng dari Partai Perindo, Mahfud Masuara, menjelaskan bahwa seleksi PPPK saat ini menggunakan standar passing grade, sehingga masa pengabdian tidak menjadi pertimbangan utama.

“Di Sekretariat DPRD Sulteng, ada tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Tentunya, mereka harus diprioritaskan,” kata Mahfud saat ditemui di Kantor DPRD Sulteng.

Lebih lanjut, Mahfud menambahkan bahwa sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tenaga honorer lama seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Namun, pada kenyataannya, mereka yang tidak lulus tetap dimasukkan dalam PPPK paruh waktu.

“Bagaimana mekanisme PPPK paruh waktu, itu menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Sulteng untuk menjelaskannya. Tugas kami di Komisi I adalah menyerap aspirasi rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, telah menerima aspirasi tenaga honorer Sekretariat DPRD Sulteng di Rumah Aspirasi, Jalan Kesehatan No. 1, Palu Selatan, Selasa (28/1/2025).

Longki, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, berjanji akan membawa permasalahan ini ke RDP bersama Menteri Dalam Negeri dan Menpan RB.

“Tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun harus diprioritaskan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah itu.

Sebagai informasi, PPPK Paruh Waktu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan masa kerja lebih fleksibel dan upah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah. Mereka yang masuk kategori ini adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam database non-ASN BKN, memiliki masa kerja minimal dua tahun, ijazah sesuai kebutuhan jabatan, serta kinerja yang baik. PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.(RN)

Palu – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, menerima aspirasi tenaga honorer dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Rumah Aspirasi, Jalan Kesehatan No. 1, Palu Selatan, Selasa (28/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para tenaga honorer mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Perwakilan tenaga honorer, yakni Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven, dan Simon, menyampaikan bahwa dari 99 peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama, tidak ada satu pun yang dinyatakan lulus.

Selain itu, mereka menyoroti kebijakan yang melarang peserta tidak lolos tahap pertama untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Padahal, terdapat 115 formasi yang dibuka di Sekretariat DPRD Sulteng pada tahap berikutnya. Mereka berharap tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun mendapatkan prioritas, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri.

“Kami ingin mendapatkan prioritas sebagaimana yang diterapkan di beberapa provinsi lain, seperti Banten. Di sana, tenaga honorer berhasil memperjuangkan aspirasinya dan akhirnya lolos seleksi CPNS dan P3K,” ujar Abdul Rauf.

Selain itu, mereka juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng segera menerbitkan surat keberatan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BKD Kabupaten Sigi dan Donggala.

Menanggapi hal tersebut, Longki Djanggola yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berjanji akan membawa permasalahan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun seharusnya mendapat prioritas,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng itu.

Ia juga mengimbau tenaga honorer untuk tidak terpaku pada satu instansi, tetapi mempertimbangkan formasi lain yang sesuai dengan kompetensi mereka.

Selain itu, Longki menyatakan akan berkoordinasi dengan Plt Kepala BKD Provinsi Sulteng, Adiman, terkait penerbitan surat keberatan yang hingga kini belum dikeluarkan oleh BKD provinsi.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi tenaga honorer Sekretariat DPRD Sulteng dalam memperjuangkan hak mereka pada seleksi CPNS dan P3K tahap kedua.(RN)