Makassar, 26 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menggelar Sosialisasi Cagar Biosfer Bantimurung Bulusaraung Ma’rupanne di Hotel Harper Makassar, Rabu (26/2). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Barru, akademisi, NGO, serta perwakilan instansi pemerintah dari tingkat kabupaten hingga kementerian.

Wakil Bupati Barru Tekankan Pentingnya Cagar Biosfer

Mewakili Bupati Barru yang tengah menghadiri retret kepala daerah di Magelang, Wakil Bupati Barru berkesempatan membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Cagar Biosfer bukan sekadar kawasan konservasi, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Keberadaan Cagar Biosfer sangat strategis, tidak hanya dalam perlindungan alam, tetapi juga dalam mendukung riset dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya optimalisasi tiga zona utama dalam Cagar Biosfer guna berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di pesisir hutan.

Wakil Bupati Barru juga menyinggung kondisi Kabupaten Barru yang memiliki luas sekitar 117 ribu hektare, dengan 68% di antaranya merupakan kawasan hutan lindung. Namun, kurang dari 50% wilayah tersebut memiliki tutupan pohon yang memadai, sehingga menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Jika hutan tidak kita jaga mulai sekarang, dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, luas hutan Indonesia bisa menyusut drastis hingga hanya tersisa seperempatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa status Cagar Biosfer memberikan peluang besar untuk membangun kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kolaborasi bukan sekadar kerja sama, tetapi lebih dari itu. Kita harus duduk bersama, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan mengenai peran masing-masing pihak, baik pemerintah, NGO, akademisi, maupun masyarakat sekitar,” tambahnya.

Tiga Zona Utama dalam Cagar Biosfer

Plt. Kepala BBKSDA Sulsel, T. Heri Wibowo, S.Hut., M.Eng, dalam paparannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan membahas langkah strategis dalam proses pengusulan Cagar Biosfer Bantimurung Bulusaraung Ma’rupanne.

Konsep Cagar Biosfer terdiri atas tiga zona utama, yaitu:

1. Zona Inti – mencakup Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan Taman Wisata Alam Cani Sidenreng.
2. Zona Penyangga – meliputi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
3. Zona Transisi – mencakup wilayah administratif Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Bone.

“Dengan pembagian zonasi yang jelas, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Saat ini, proses pengusulan Cagar Biosfer telah memasuki tahap inisiasi nominasi untuk mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO.

Komitmen Pemprov Sulsel dan Kabupaten Barru

Dalam sesi diskusi, Wakil Bupati Barru mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap program ini serta peran masing-masing kabupaten dalam pengelolaan Cagar Biosfer. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru siap memasukkan rencana pengelolaan Cagar Biosfer dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru 2024-2030.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan sinergi antar berbagai pihak semakin erat dalam mewujudkan Cagar Biosfer Bantimurung Bulusaraung Ma’rupanne sebagai kawasan konservasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Barru, 25 Februari 2025 – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2021-2025. Kunjungan kerja ini berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Barru dan bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun terakhir.

Wakil Bupati Barru menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim Inspektorat Provinsi. Ia berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk sinkronisasi dan perbaikan dokumen pemerintahan, terutama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

“Kami berharap evaluasi ini menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan RPJMD dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti ketidaksesuaian indikator antara RPJMD dan Renstra, serta masih rendahnya pemahaman beberapa kepala SKPD dalam menerjemahkan indikator kinerja.

Transparansi Keuangan dan Infrastruktur

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Barru menekankan pentingnya transparansi anggaran. Ia meminta agar tidak ada pengeluaran anggaran sebelum Bupati Barru kembali ke daerah serta menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Barru untuk melakukan pengecekan langsung ke OPD guna mengetahui kondisi keuangan saat ini.

“Kami memerlukan laporan keuangan yang jelas dan akurat. Tantangan efisiensi anggaran juga harus menjadi perhatian, terutama dalam memenuhi janji politik terkait pembangunan infrastruktur jalan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa pasca pelantikan, pemerintah Barru telah melaporkan kepada Gubernur Sulsel mengenai kondisi jalan yang banyak mengalami longsor dan membutuhkan alokasi anggaran besar untuk perbaikannya.

Pemeriksaan Inspektorat dan BPK

Inspektur Daerah Provinsi Sulsel, Marwan Mansyur, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menilai capaian kinerja pemerintahan sebelumnya, termasuk utang dan belanja daerah.

“Kami akan melakukan pemeriksaan hingga 5 Maret 2025 untuk memastikan seluruh indikator telah berjalan sesuai rencana atau masih ada yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan juga melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barru tahun 2024.

Perwakilan Kepala BPK RI Sulsel, Arief Prasojo, menegaskan bahwa pemeriksaan ini membutuhkan kesiapan OPD dalam menyediakan dokumen dan data yang diperlukan dalam batas waktu yang ditentukan.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Barru berencana mengumpulkan pimpinan OPD guna memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah Barru berharap dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

BARRU – Suasana khidmat menyelimuti Halaman Kantor Bupati Barru, Senin (24/2/2025), saat upacara pengibaran bendera digelar. Wakil Bupati Barru bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

Upacara tersebut turut dihadiri Plh. Sekda Barru, staf ahli, asisten Setda, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta kepala sekolah tingkat TK/PAUD, SD, dan SMP. Selain itu, para kepala puskesmas serta ASN dari berbagai OPD, kantor kecamatan, dan kelurahan di Kecamatan Barru juga hadir dengan disiplin dan kebersamaan.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Barru menyampaikan apresiasi kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Barru periode 2016-2021, Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., dan Aska Mappe, atas dedikasi mereka dalam memajukan daerah. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Barru saat ini, A. Ina Kartika Sari, pembangunan daerah akan berorientasi pada visi Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, dan Insya Allah Barru Sejahtera Lebih Cepat.

“Kami ingin memastikan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Dari tingkat RT hingga kepala perangkat daerah, semua harus bekerja maksimal. Jika ada yang tidak siap untuk perubahan, lebih baik menyingkir,” tegasnya.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya disiplin bagi ASN serta mengajak seluruh aparatur untuk menghormati hasil Pilkada. “Tidak ada lagi nomor satu, dua, atau tiga. Sekarang kita satu, bersama mengikuti irama kepemimpinan Ibu Bupati,” ujarnya penuh semangat.

Dalam upaya menjaga transparansi keuangan daerah, Wakil Bupati menginstruksikan agar tidak ada pengeluaran anggaran atau proses pelelangan sebelum Bupati kembali dari kegiatan retret di Magelang. Ia menugaskan PBJ dan Inspektorat untuk memastikan penggunaan anggaran yang bijak dan sesuai aturan.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan Surat Edaran Bupati Barru Nomor 07 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya salat berjamaah di awal waktu serta peningkatan kegiatan keagamaan. Ia juga menginstruksikan seluruh SKPD untuk menggalakkan kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperbaiki pencahayaan di area kantor dan Alun-Alun agar semakin nyaman bagi masyarakat.

Menjelang Ramadan, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada ASN dan masyarakat serta mengajak semua pihak menyambut bulan suci dengan hati yang bersih dan penuh persiapan.

Upacara berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan semangat baru dalam pemerintahan Kabupaten Barru.