Pemerintah Kabupaten Maros baru saja menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diserahkan pada ajang UHC Award yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, di Ball Room Krakatau, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (8/8).
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan bahwa ini adalah penghargaan UHC kedua yang diterima Pemkab Maros. Namun, tahun ini mereka berhasil meraih kategori madya.
“Tahun lalu belum ada kategori untuk kita. Nah, tahun ini kita dapat UHC kategori madya. Ini tentunya sangat istimewa,” ujar Suhartina.
Suhartina menjelaskan bahwa penghargaan UHC Madya ini diberikan berdasarkan persentase penduduk yang sudah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, cakupan JKN di Maros sudah hampir mencapai 100 persen.
“Tahun lalu cakupan JKN di Maros sekitar 95 persen. Sekarang sudah lebih dari 98 persen. Ini sesuai dengan target nasional 2024 yang menetapkan cakupan JKN harus mencapai 98 persen,” jelasnya.
Suhartina menambahkan bahwa penghargaan UHC ini mencerminkan komitmen Pemkab Maros dalam memastikan seluruh masyarakat Maros mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan.
“Selama warga Maros terdaftar, mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak memiliki kartu BPJS,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Maros mengalokasikan Rp 24 miliar pada tahun 2024 untuk pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat yang belum tercover oleh program JKN, meningkat dari Rp 22 miliar tahun lalu.
Kepala Cabang BPJS Maros, Nurbaya Basmar, yang mendampingi Wakil Bupati Maros, menjelaskan bahwa untuk kategori UHC utama, keaktifan peserta BPJS harus di atas 80 persen. Saat ini, dari 418 ribu peserta BPJS di Maros, 79 persen aktif membayar iuran.
“Tahun depan, Pemkab Maros dan BPJS menargetkan penghargaan UHC kategori utama. Dengan keaktifan peserta yang hanya kurang 1 persen, kami yakin bisa mencapainya,” pungkasnya. (LIS)
 dari Pemerintah Pusat.){kind=link}