Pemkab Barru Bahas Pengendalian Inflasi 2025 dan Akselerasi Sertifikasi Halal

Barru, 4 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas strategi pengendalian inflasi tahun 2025 dan percepatan sertifikasi halal bagi produk lokal. Rakor yang berlangsung di Ruang Basic Kantor Bupati Barru ini juga diikuti secara daring melalui Zoom.

Sinergi Pemerintah dan Lintas Instansi

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan instansi terkait, di antaranya Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si, Wakil Bupati Dr. Ir. Andi Abustan B, M.Si, Kajari Barru Syamsurezki, S.H., M.H, Dandim 1405/Parepare Letkol Kav. S. Simanjuntak, S.I.P, serta Plh. Setda Barru Abu Bakar, S.Sos., M.Si. Perwakilan Bulog Parepare dan sejumlah kepala dinas turut hadir dalam diskusi strategis ini.

Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal. Ia mengungkapkan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal, namun masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi.

“Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam konsumsi dan ekspor makanan halal. Jika kita tidak mempercepat sertifikasi, produk lokal bisa kalah saing dengan negara lain,” ujar Tito.

Dari sisi inflasi, Indonesia mencatat deflasi sebesar -0,09% pada Februari 2025 dibandingkan Februari 2024, dengan inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,99%.

Kendala dan Solusi Sertifikasi Halal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa hanya 3% produk halal Indonesia berhasil menembus pasar luar negeri. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kedisiplinan dalam proses sertifikasi.

Sebagai solusi, pemerintah membuka peluang bagi mantan pegawai PT. Sritex yang terkena PHK untuk menjadi pendamping sertifikasi halal. “Halal kini menjadi bagian dari peradaban modern. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan hanya pasar bagi produk luar,” katanya.

Tren Harga Pangan dan Pengendalian Inflasi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menguraikan beberapa faktor yang memengaruhi inflasi, seperti:

• Diskon listrik 50% selama Januari – Februari 2025
• Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit
• Penurunan harga jagung di tingkat peternak
• Penyesuaian tarif PDAM dan BBM non-subsidi
• Harga Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan Rp6.500/kg

Data Februari 2025 menunjukkan deflasi pada sejumlah komoditas, seperti tarif listrik (-0,67%), daging ayam ras (-0,06%), bawang merah (-0,05%), cabai merah (-0,04%), tomat (-0,02%), dan telur ayam ras (-1,93%).

Stabilitas Harga dan Operasi Pasar

Kepala Pusat Data Informasi Pangan, Dr. Kelik Budiana, melaporkan harga beberapa komoditas strategis saat ini:

• Beras: Harga beras medium Rp14.076/kg
• Cabai rawit merah: Rp84.909/kg di tingkat produsen
• Bawang putih: Rp42.845/kg (operasi pasar menargetkan Rp32.000/kg)
• Minyak goreng: Rp17.881/liter (operasi pasar Rp14.700/liter)
• Daging kerbau impor: Rp105.524/kg dengan stok 10.000 ton

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, pemerintah berupaya menekan harga melalui operasi pasar, khususnya untuk beras, cabai, bawang putih, minyak goreng, dan daging kerbau.

Peran Bulog dan Dukungan TNI

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandri, melaporkan bahwa realisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras telah mencapai 104.442 ton pada tahun 2025. Bulog menyalurkan beras melalui pengecer, Satgas, serta program Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Sementara itu, Brigjen TNI Ito Hediarto menegaskan bahwa TNI mendukung empat program prioritas nasional, yaitu:

1. Swasembada pangan
2. Pengentasan kemiskinan
3. Perumahan rakyat
4. Hilirisasi energi

TNI juga berperan dalam menyerap gabah petani dan menjalankan 16 kegiatan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mempercepat sertifikasi halal, diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.