Makassar – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu landasan hukum utama dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia. Keberadaannya memunculkan berbagai dampak signifikan terhadap perkembangan startup teknologi di Tanah Air. UU ITE tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga tantangan yang memengaruhi ekosistem startup.
Dampak Positif
Kepercayaan terhadap ekosistem digital meningkat sejak UU ITE diterapkan. Regulasi ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan transaksi online, sehingga startup teknologi lebih mudah mendapatkan kepercayaan pengguna. Selain itu, pasal-pasal mengenai perlindungan data dan privasi mendorong perusahaan rintisan untuk meningkatkan keamanan data. Langkah ini menjadi poin penting di tengah kekhawatiran publik terhadap isu privasi digital.
UU ITE juga mengakui legalitas transaksi elektronik, yang memberikan kemudahan bagi startup di bidang fintech, e-commerce, dan SaaS (Software as a Service) untuk menjalankan bisnis mereka secara formal dan terpercaya. Hal ini mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Dampak Negatif
Namun, regulasi ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pasal, seperti Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, kerap disebut sebagai “pasal karet” karena definisinya yang dianggap terlalu luas. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian hukum, terutama bagi startup yang bergerak di sektor media sosial atau platform berbasis konten pengguna.
Startup juga menghadapi beban kepatuhan hukum yang signifikan. Untuk memenuhi regulasi UU ITE, banyak perusahaan rintisan harus mengalokasikan sumber daya tambahan, yang menjadi tantangan besar bagi mereka dengan modal terbatas. Tak hanya itu, regulasi yang dianggap terlalu ketat sering kali memunculkan ketakutan dalam meluncurkan inovasi baru, terutama yang bersifat disruptif atau berada di zona abu-abu hukum.
Pasal Karet dan Ketakutan Inovasi
Salah satu isu utama adalah Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pasal ini kerap dianggap terlalu longgar sehingga berpotensi disalahgunakan. Bagi startup teknologi, terutama yang mengandalkan konten dari pengguna, risiko tuntutan hukum menjadi salah satu momok yang menghambat perkembangan.
UU ITE, meskipun menjadi kerangka hukum penting, membutuhkan revisi dan penyesuaian untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan mendukung inovasi. Startup teknologi di Indonesia berharap adanya regulasi yang tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga mendorong keberanian untuk terus berinovasi.
Sigit Darmawansyah
 menjadi salah satu landasan hukum utama dalam mengatur aktivitas digital){kind=link}