Makassar, 23 November 2024 – Rumpun Disabilitas sukses menggelar lokakarya bertajuk “Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas” di Hotel Melia, Makassar. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, dan Institut IDEA Yogyakarta, dengan dukungan Kemitraan.
Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat peran penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dalam menghadapi politik uang yang kerap mengancam integritas demokrasi. Acara yang dihadiri lebih dari 50 peserta, terdiri dari perwakilan komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya, ini fokus pada upaya melawan praktik politik uang.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih. “Bawaslu memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang,dilakukan secara anonim dan rahasia. Kita bersama-sama harus memahami dan melawan politik uang yang merusak integritas pemilu,” ujarnya.
Musfirah Rasdin, alumni ToT, mengingatkan bahwa politik uang tidak hanya merugikan moral masyarakat, tetapi juga memperburuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. “Mereka harus tegas menolak politik uang, karena suara mereka lebih berharga daripada sekadar iming-iming materi,” tegas Musfirah.
Dalam lokakarya ini, peserta diberikan edukasi tentang pentingnya proses pilkada yang inklusif, dampak negatif politik uang, serta diajarkan bagaimana cara menolak berbagai modus politik uang. Ahmad Hedar, Koordinator IDEA Yogyakarta, menambahkan, “Dengan literasi politik yang baik, penyandang disabilitas bukan hanya pemilih yang sadar, tetapi juga agen perubahan dalam komunitas mereka. Mereka dapat mengedukasi orang lain mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan bermartabat.”
Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk:
- Meningkatkan literasi politik di kalangan penyandang disabilitas.
- Mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran pemilu.
- Menguatkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan komunitas.
- Membuka jalan menuju pilkada yang lebih inklusif dan bebas politik uang.
Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan ini menjadi langkah awal menuju demokrasi yang lebih baik dan lebih adil untuk semua kalangan.
