PANGKEP – Tahapan Mal Pelayanan Publik (MPP) memasuki forum konsultasi publik.
Kepala Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Bachtiar mengatakan, forum konsultasi publik ini dilakukan untuk menampung aspirasi dari berbagai unsur. Camat, Karang Taruna, CSR dan UMKM.
“Itu semua untuk menerima masukan berkaitan dengan pelaksnaan MPP di Pangkep,” katanya.
Dari diskusi lanjutnya, ada sejumlah masukan yang diterima. Termasuk solusi bagi masyarakat yang ada di wilayah dataran rendah dan kepulauan.
“Itu yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan untuk penyempurnaan MPP. Karena kita pastikan, MPP ini untuk memberikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya. Pesan bapak bupati, pelayanan publik di Pangkep yang harus nyaman, lebih murah, lebih efisien dan efektif,” tambahnya.
Direktur Yayasan Adil Sejahtera, Ismu Iskandar mengatakan, saat ini dalam proses membangun komunikasi dengan instansi terkait.
“Tapi, yang jelas perijinan dan kependudukan itu masuk,” katanya. Selain itu, pihaknya juga menggagas dengan Kemenag terkait layanan haji dan nikah.
“Begitupun dengan lembaga vertikal untuk pasport. Polres untuk SKCK, surat keterangan hilang dan SIM. Samsat dan juga BPJS. Itu kita prioritaskan masuk MPP,”katanya lagi.
Tahap awal nantinya, MPP menerapkan tiga model layanan. Pelayanan tatap muka, pelayanan by sistem melalui aplikasi dan layanan mandiri.
Forum konsultasi publik dihadiri bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL), di ruang rapat wakil bupati Pangkep, Kamis (24/2/22).
