Makassar, FajarPendidikan.co.id – Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pengurus yang berlangsung di Warkop Ardan Masogi. Minggu, 16 Februari 2019.
Ada beberapa agenda yang dibicarkan pada rapat tersebut diantaranya, pengurus perlu melakukan roadshow kepada para tim pembina PERSAKMI, kepada pimpinan daerah misalnya, Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala OPD (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan), Kepala BKKBN, Kepala Dinas Sosial dan sebagainya.
“Mereka-mereka inilah sebagai pembina di PERSAKMI Sulsel. Tujuan dari roadshow ini adalah memberikan pandangan kepada mereka tentang kedudukan dan peran fungsi PERSAKMI dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya. PERSAKMI hadir menjadi mitra dan solusi atas masalah pembangunan kesehatan bangsa ini,” papar Ketua PERSAKMI Sulsel, Prof Sukri Palutturi, SKM., M Kes., MSc PH, PhD.
Isu lainnya yang dibicarkan adalah berkaitan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Uji Kompetensi bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang terus menuai protes keras terutama bagi SKM di Indonesia.
Menurut Andi Mansur Sulolipu, SKM, M.Kes., STR bagi SKM adalah cacat hukum. “Karena menurut Undang-undang Tenaga Kesehatan No.36 tahun 2014 terutama pada Pasal 21 ayat 1 mengatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa peserta uji kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah pendidikan program vokasi dan program profesi. Sementara SKM itu adalah bukan pendidikan vokasi dan juga bukan pendidikan profesi melainkan pendidikan akademik,” terang Mansur Sulolipu.
Merespon masalah tersebut, maka PERSAKMI Sulsel bekerjasama dengan IAKMI Sulsel akan menggelar seminar nasional yang akan mengangkat tema, “STR dan UKOM untuk Siapa?”. Sebagai ketua panitia, ditunjuk Mansur Sadidi, SKM, M.Kes., Staf Dosen FKM UMI.
Isu lain yang juga ramai dibicarakan adalah banyaknya anggota atau pengurus PERSAKMI Sulsel dan Kabupaten/Kota yang banyak berkiprah di jalur politik untuk perebutan kursi di DPRD dan DPR.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Etik PERSAKMI Sulsel, Dr Aminuddin Syam, SKM, M Kes., M Med Ed., banyak memberikan masukan dan pandangan. “Kita ini akademisi yang masuk dunia politik, maka ciri akademisi itu harus lebih dominan daripada seorang politik sehingga memang kita layak untuk dipilih,” ucapnya.
Dr Andi Surahman Batara, SKM, M Kes., selaku Koordinator Bidang Advokasi, Politik dan Pengkajian Isu Strategis PERSAKMI Sulsel, juga banyak memberikan masukan dan strategi kepada pengurus maupun anggota PERSAKMU yang masuk pada jalur politik.
Rencana Pelantikan, Semina Nasional dan Rapat Kerja (Raker) PERSAKMI Sulsel akan dilaksanakan di Kabupaten Soppeng pada tanggal 26-28 April 2019. Rencananya, pelantikan ini akan dihadiri oleh Gubernur Provinisi Sulawesi.(*)