Kembali jadi menteri
Di tengah pergolakan politik dalam negeri, Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa.
Soepomo beberapa kali menjadi delegasi antara Indonesia dengan Belanda. Salah satunya, di perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia.
Perjanjian itu mempersempit wilayah Indonesia menjadi hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kemudian saat Belanda menyerang Ibu Kota Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Agresi Militer II Belanda pada 1949, Soepomo mengambil peran sebagai delegasi dalam perundingan untuk membela Indonesia.
Puncak perundingan itu, dihasilkan kesepakatan lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949.
Soepomo yang terlibat dalam KMB, dipercaya sebagai Ketua Panitia Konstitusi dan Politik. Tugasnya mengajukan rancangan konstitusi yang bisa diterima Belanda.
Meski lewat KMB Belanda akhirnya melepas Indonesia, namun Indonesia dipaksa merubah bentuknya menjadi Republik Indonesia Serikat.
Bagi Soepomo, apa yang dihasilkan lewat KMB sudah maksimal kendati banyak hal yang harus direlakan. Salah satunya, mengganti bentuk negara kesatuan.
Dalam pemerintahan RIS, Soepomo kembali duduk sebagai menteri kehakiman pada 20 Desember 1949. Tak lama setelah diangkat, yakni pada 19 Mei 1950, Soepomo menggelar pertemuan.
Pertemuan itu untuk mengakomodasi keinginan rakyat mengembalikan bentuk negara ke negara kesatuan. Pancasila dan UUD 1945.
Aktivitas hingga tutup usia
Setelah lengser sebagai menteri pada September 1950, Soepomo diberi mandat sebagai anggota delegasi RI untuk menghadiri sidang umum PBB di Lake Succes pada 13 November 1950.
Lewat sidang itu, Indonesia dinyatakan sebagai anggota PBB dengan nomor urut 60.
Setelah itu, Soepomo diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda. Tugasnya, membina hubungan antara Indonesia dengan Belanda pasca-KMB.
Setelah Belanda, Soepomo menjadi Duta Besar untuk Inggris dari 1954 hingga 1956. Di dunia akademik, Soepomo juga diangkat sebagai profesor lalu Presiden Universitas Indonesia.
Di tingkat internasional, Soepomo menjabat Wakil Presiden International Institute of Differing Civilization yang berpusat di Brussel, Belgia.
Ia juga menjadi wakil ketua di International Comission for Scientific and Cultural History of Mankind dan Indonesia Institute for World Affairs.
Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai anggota Panitia Negara untuk Urusan Konstitusi pada 1958.
Soepomo tutup usia pada 12 Desember 1958 usai bermain tenis di rumahnya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ia meninggal karena serangan jantung.
Soepomo dimakamkan keesokan harinya di Pemakaman Yosoroto di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Surakarta. Sebagai penghargaan, Soepomo diberikan gelar Pahlawan Nasional pada 1965. Pancasila dan UUD 1945.
