Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan (stunting) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).
“Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB,” ucap Menkes dilansir dari laman Kementerian Kominfo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” tutur Menkes.
Selain itu, Menkes mengatakan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang masih tinggi.
“Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujar Menkes.
Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.
“Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, business process-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program pemerintahan, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau (Bupati Sumedang) juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik,” tutur Menkes.
Sukses Sumedang
Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk belajar dari Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting. Pada lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 32,2 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen di tahun 2022.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa aplikasi berbasis teknologi yang dinamakan sistem pencegahan stunting terintegrasi (Simpati) turut berkontribusi dalam penanganan stunting di Sumedang. Melalui platform tersebut, seluruh pemangku kepentingan mampu memahami cara mengatasi stunting.
“Kedua (pemangku kepentingan) paham bagaimana menggunakan aplikasi Simpati karena setiap bulan penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian di setiap desa itu nanti ada berbagai kendalanya,” ujar Dony Ahmad.
Bupati Sumedang menjelaskan aplikasi tersebut menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut. Dengan data yang ada, Dony menyampaikan penanganan stunting di setiap desa akan berbeda sesuai dengan kendala yang dihadapi.
“Jadi tiap desa ada kendala, permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya. Jadi penanganan stunting diintervensi tiap desa berbeda. Inilah bagian dari mengolaborasikan, mengorkrestasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dony menuturkan bahwa aplikasi Simpati tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar dapat direplikasi oleh daerah lain. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta dirinya untuk keliling ke setiap provinsi guna memastikan replikasi tersebut berjalan baik.
“Aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes karena inilah kontribusi, mudah-mudahan, dari Sumedang untuk negara Indonesia, bagaimana kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah,” lanjutnya.
Akhirnya, Dony meyakini bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah harus berdasarkan saintifik dan data untuk selanjutnya dapat dikelola dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain juga diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program tersebut.
“Di antaranya kami (berkolaborasi) dengan Telkomsel. Seluruh kader posyandu kami dilatih bagaimana dia paham akan stunting dan paham aplikasi dan diberikan smartphone, satu posyandu satu, 1.705 posyandu kami diberikan smartphone, terima kasih kepada Telkomsel. Saya bersyukur atas bantuan tersebut,” kata Bupati Sumedang.
Namun demikian, Dony menyampaikan bahwa pihaknya menghadapi sejumlah tantangan selama proses pelatihan dan pendampingan kepada para kader posyandu.
“Bahkan ketika memulai kami ada call center-nya apa kendala yang ada di lapangan yang bisa langsung disampaikan lewat call center dan nanti dibantu penyelesaiannya,” ucapnya. (*)
 dengan menggunakan SPBE.){kind=link}