Suhu panas perang Rusia – Ukraina, berimbas ke KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) G20 ( Group of Twenty), yang dijadwalkan pelaksanaannya, November 2022, di Bali – Indonesia. Itu lantaran, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang banyak dikecam, berencana menghadiri KTT G20.
Rencana tersebut, diinformasikan oleh Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva. Kedatangan Putin menjadi pusat perhatian. Lantaran invasinya ke Ukraina, yang dikecam terutama oleh Negara – Barat.
Sehingga kedatangannya menjadi kontroversi. Beberapa Negara yang tidak menghendaki kehadiran Presiden Rusia tersebut, terutama yang tidak setuju dengan invasi Rusia ke Ukraina, meski Negara Beruang Merah itu, juga anggota G20. Bahkan ada yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20 .
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tidak menghendaki kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi, katanya, jika Rusia di undang, agar menghadirkan juga Ukraina di G20. Namun, belakangan dikabarkan Presiden AS Joe Biden, tidak akan menghadiri G20, bila Rusia tidak dicoret, sebagai peserta KTT G20.
Pakar Hunungan Internasional dari UI, Hariyadi Wirawan, menganalisa, pertemuan tersebut dinilai Joe Biden akan menjadi canggung karena kemungkinan tidak mencapai sasaran. Di satu sisi, Indonesia selaku Ketua Presidensi G20, harus menjalankan tugasnya.
Namun hal tersebut akan sulit terwujud. AS dan sekutunya akan meminta Indonesia untuk menunda pertemuan KTT G20 tersebut. Kepala Negara atau kepala pemerintahannya kemungkinan tidak hadir. AS dan Negara-negara sekutunya diprediksi hanya akan mengirim delegasi saja, di KTT G20 itu.
Ukraina Ultimatum RI
Duta Besar Ukraina untuk Indonesa, Vasyl Hamiamin, meminta Indonesia menolak kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, jika benar akan hadir di KTT G20.
Perdana Menteri Kanada Trudeau , juga bereaksi keras . Dia tidak ingi melihat Presiden Rusia Vladiir Putin di KTT G20 tahun ini. Tradeau menolak keras kehadiran Putin, dengan alas an terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Dilansir dari kantor berita AF, Jumat 1/4/2022, Tradeau telah menyampaikan protes kerasnya tersebut ke Presiden RI Joko Widodo. Tradeau menyebut, kehadiran Putin, akan menjadi masalah besar bagi banyak Negara, termasuk Kanada. Pasalya, katanya KTT G20 adalah tentang bagaimana mengeola dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.
Tradeau pun menilai urusan seperti biasa tidak mungkin bisa terjadi ketika Vladimir Putin duduk di meja yang sama dan berpura – pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena, katanya, semuanya tidak baik – baik saja dan itu merupakan kesalahan Putin.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga meminta adanya larangan terhadap Putin untuk hadir di KTT G20 di Bali. Morrison keberatan dengan aalasan perang Rusia di Ukraina.
‘’Saya pikir, kita perlu memiliki orang –orang di ruangan yang tidak menyerang Negara lain’’, kata Morrison seperti dikutip AFP. Morrison mengaku telah melakukan kontak langsung dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, tentang rencana kehadiran Putin di KTT G20, sebuah forum yang menyatukan ekoomi top dunia, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang dan beberapa Negara Eropa.
‘’Rusia telah menginvasi Ukraina, ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum Internasional.’’, kata Morrison dalam konfrensi persnya di Melbourne. ‘’Dan gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, bagi saya, adalah langkah yang terlalu jauh’’, tambahnya.
Sementara Rusia apresiasi keputusan Indonesia, yang tetap mengundangnya di KTT G20 di
tengah tekanan Amerika dan sekutu. Keputusan Indonesia, untuk tidak ikut campur mengucilkan Rusia, diapresiasi oleh Pemerintah Federasi Rusia.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan, Indonesia telah menunjukkan ketegasan dengan memutuskan mengndang semua anggota G20. Seperti diketahui, Indonesia kini berada dalam tekanan pihak Barat untuk ikut mengisolasi Rusia dalam setiap kegiatan Internasional.
Meski demikian, Lyudmila memastikan Rusia akan hadir di setiap kegiatan G20. Bahkan, katanya, Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir dalam acara puncak nanti. Dia juga mempertanyakan Negara Barat yang menerapkan standar ganda kepada Rusia. Sebab NATO sudah bolak balik menyerang Negara lain, tapi tak satunpun sanksi diberikan kepada mereka. ‘’Saya tidak membenarkan atas tidakan tersebut’’, kata Lyudmila.
Lyudmila berpendapat, reaksi Negara Barat terhadap Rusia tidak proporsional. Tidak hanya G20, banyak oraganisasi berusaha untuk mengeluarkan Rusia. Reaksi Barat bernar-benar tidak proposrsional’’, katanya dalam konfrensi pers pada Rabu, 23/3/2022, dilansir dari Reuters.
Seperti diketahui, keinginan Amerika dan sekutu Barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G20, tampaknya tidak akan mudah. Beberapa Negara yang tergabung dalam G20 seperti Chiina, India, dan Arab Saudi, kemungkinan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul Barat tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin, menegaskan, Rusia ancam misi G20 jika dikeluarkan paksa.
Dikutip dari laman Bank Indonesia, G20 kepanjangannya Group of Twenty. Yaitu forum kerjasama multilateral, yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi Eropa. G20 memperesentasekan lebih dari 60 % populasi bumi, 75 % perdagangan global dan 80 % PDB dunia.
Anggota G20, adalaah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiogkok, Turki dan Uni Eropa.
G20 telah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, dengan pertemuan puncak yang melibatkan kepala pemerintahan atau Negara masing-masing anggota, menteri keuangan, menteri luar negeri, serta pejabat tinggi lainnya. Sedangkan Uni Eropa diwakili oeh Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa.
G20 tidak memiliki sekretariat parmanen. Karena itu, dalam proses dan system kerjanya, G20 menentukan tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan melalui konsesns pada TT berdasarkan rotasi kawasan dan berganti setiap tahun.
Agar pertemuan G20 berjalan lancar setiap tahun, presidensi yang terpilih bersama – sama dengan presidensi tahun sebelumnya dan peresidensi tahun selanjutnya yang disebut dengan Troika secara intensif melakukan kordinasi kasinambungan agend prioritas G20.
Dilansir dari laman Kementrian Luar Negeri, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi presidensi G20 tahun ini. Dimulai dari 1 Desember 2022. Indonesia terpilih pada KTT di Roma- Italia, 31 Oktober 2021, kemudian Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo. (dari berbagai sumber)
Laporan : Nurhayana Kamar