Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti berharap Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak hanya berfokus menyalurkan mahasiswa magang di dunia usaha dan industri.
Hal tersebut diungkapkan Agustina usai pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan jajaran sivitas akademika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, stakeholder bidang pendidikan, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Paristiyanti Nurwardani di Gedung Rektorat UNDIP, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/6) dikutip dari gesri.com.
“Kita menginisiasi agar dalam Program Kampus Merdeka magang mahasiswa tidak hanya berorientasi pada dunia usaha dan industri tapi juga merambah ke dunia politik dan birokrasi yang tak kalah menariknya,” terang Agustina.
Ia mencontohkan, untuk bisa menjadi anggota legislatif, mahasiswa harus melihat langsung di DPR/MPR bagaimana sebenarnya politisi itu bekerja. Apakah persepsi yang beredar di media sosial itu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Hal ini akan mengubah mindset mereka ketika bisa melihat langsung prakteknya di dunia nyata,” tegas Agustina.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar pola magang mahasiswa dengan konsep Kampus Merdeka ini tidak lagi semata-mata mereka belajar birokrasi mendasar seperti hanya mengantar surat, tapi didorong melatih mental keberanian mereka misalnya dengan mewawancarai pejabat tinggi setingkat Wali Kota, Gubernur.
“Banyak yang bisa dieksplorasi dari program Kampus Merdeka ini agar tidak menjadi business as ussual, ini harus menjadi sesuatu yang memang berbeda dan membantu mahasiswa siap terjun ke dunia nyata nantinya,” tandas legislator Dapil Jawa Tengah IV ini.
Sebagaimana diketahui, ada empat program Kampus Merdeka yang didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahun 2021, yaitu Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (microcredentials), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program ini akan dimulai pada bulan Agustus/September 2021.
“DPR turun lapangan berdialog dengan para akademisi PTN/PTS, Asosiasi PTN/PTS, perwakilan BEM, juga perwakilan mahasiswa penerima beasiswa. Sehingga terjadi komunikasi dua arah melibatkan pihak DIKTI dengan para pemangku kepentingan di lapangan terkait masalahnya dan menghasilkan koreksi yang bersifat memperbaiki dan membangun terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” pungkas Agustina.
