FAJARPENDIDIKAN.co.id – Program Sekolah Adiwiyata yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, terus diperkuat kebijakannya.
Bila sebelumnya, dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata; Belakangan kebijakan ini disempurnakan dengan Permen LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLH) serta Permen LHK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.
Dalam kaitan dengan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup itu, Forum Sekolah Adiwiyata (FSA) Kota Makassar, mengadakan Bedah Kuesioner Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (PBLHS), pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Webinar dengan konsep talkshow dan sharing session itu menghadirkan pemateri Wahid Karunia, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peserta kegiatan ini terdiri dari para kepala sekolah dan Ketua Tim Adiwiyata, baik SD maupun SMP.
“Bedah Kuesioner PBLHS ini tujuannya untuk lebih mengkaji lagi kesiapan calon sekolah Adiwiyata menuju level berikutnya,” jelas Wahid Karunia.
Beberapa sekolah yang ikut kegiatan secara daring ini antara lain, SDN Kompleks Sambung Jawa, SD Inpres Unggulan BTN Pemda, SD Inpres Perumnas Antang, SD Inpres Kaluku Bodoa, SD Inpres Perumnas II, SDN Manuruki, SDN Kakatua, SDN Mangkura I, SD Negeri Borong, dan SMP Negeri 40. Tim Adiwiyata SD Negeri Borong yang ikut terdiri dari Andi Sumiati S.Pd, Neny Wahyuni, S.Pd, Evawaty Bahtiar, S.Pd, Andi Etty Cahyani, S.Pd, Nurhayati, S.PdI, dan M. Amin Syam, S.Pd.
Sekolah-sekolah peserta bedah kuesioner ini, ada yang sedang menuju Adiwiyata Mandiri, ada yang sudah Adiwiyata Nasional, ada yang sudah Adiwiyata Provinsi, dan ada yang baru Adiwiyata Kota. Sekolah-sekolah yang sudah Adiwiyata ini ikut bersama dengan sekolah imbas.
Kesiapan sekolah untuk naik tingkat ke level berikutnya memang perlu dikaji dan butuh pendampingan. Sehingga calon sekolah Adiwiyata tersebut mampu menuju level berikutnya, mulai tingkat kota, provinsi, nasional, dan mandiri.
Keluaran dari Gerakan PBLHS ini, lanjut Wahid Karunia, untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian hidup. Juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah. Dengan catatan, sekolah harus kerja keras bagaimana mempersiapkan sekolahnya agar lebih mantap kesiapannya sebelum tim verifikasi turun ke lokasi.
Wahid Karunia menambahkan, penyusunan Rencana Gerakan PBLHS wajib melibatkan kepala sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, peserta didik dan masyarakat. Sekolah perlu membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata guna melaksanakan kegiatan kampanye pengelolaan sampah, pembuatan kompos dan penanaman serta pemeliharaan pohon/tanaman, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan Gerakan PBLHS.
“Perlu adanya kader Adiwiyata karena merekalah yang akan memaparkan langsung terhadap siswa lain dan masyarakat di sekitar sekolah,” sarannya.
KLHK mengakui, sejak 2006-2019, Sekolah Adiwiyata telah berkontribusi mengurangi timbunan sampah melalui pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Kontribusi pengurangan sampah itu mencapai 38.475 ton/tahun. Selain itu, Sekolah Adiwiyata juga berkontribusi bagi penanaman dan pemeliharaan 322.875 pohon/tanaman, 64.575 lubang biopori, 12.915 sumur resapan, serta penghematan listrik dan air antara 10 persen hingga 40 persen per sekolah. Karena itu, Gerakan PBLHS ini diharapkan akan melahirkan murid-murid yang bakal jadi pemimpin masa depan dengan visi ramah lingkungan.
Murid-murid yang akan mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan. Mereka diharapkan kelak akan mengintegrasikan lingkungan hidup, sosial, ekonomi dalam kebijakannya demi menyelamatkan sumber kehidupan dunia.(*)
