PALU – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah, Dadi Muradi, mengungkapkan progres preservasi jalan nasional di wilayah Sulawesi Tengah telah mencapai 95 persen. Keberhasilan ini, menurutnya, tak lepas dari dukungan berbagai elemen, termasuk Pemerintah Provinsi serta Kabupaten dan Kota.
Meski begitu, Dadi mengakui adanya kendala klasik dalam pengerjaan proyek, seperti pembebasan lahan, pembiayaan, dan tantangan topografi. Namun, berkat koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait, hambatan tersebut dapat diatasi.
Pada tahun 2025, BPJN Sulawesi Tengah akan fokus pada beberapa proyek strategis, antara lain pelebaran Jalan Bungku-Bahodopi, peningkatan Jalan Tagolu-Tentena, Tolai-Sausu, dan preservasi ruas Molosipat-Lambunu serta Mepanga-Tinombo. “Proyek-proyek ini akan dilaksanakan melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2025-2026,” ujar Dadi Muradi, Rabu (15/1/2024), di kantornya.
Dadi menambahkan, pengerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan jaringan jalan utama di Sulawesi Tengah. “Komitmen ini sejalan dengan arahan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperbaiki kualitas pelayanan jalan dan jembatan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” jelasnya.
Saat ini, dari total 2.361 kilometer jalan nasional di Sulawesi Tengah, baru sekitar 60 persen yang memenuhi standar. Sisanya, sekitar 40 persen, masih memerlukan peningkatan. “Kami terus bekerja untuk meningkatkan kapasitas jalan, demi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas,” tegas Dadi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan status jalan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jalan nasional berfungsi menghubungkan pusat kegiatan antarprovinsi maupun kabupaten. Sementara itu, jalan provinsi dan kabupaten memiliki peran yang lebih lokal. “Ciri pembeda di lapangan adalah marka jalan. Jalan nasional memiliki marka berwarna kuning, sedangkan jalan provinsi dan kabupaten berwarna putih,” pungkasnya.