Makassar, FAJARPENDIDIKAN- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar memutuskan untuk mengundur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) khusus jenjang SD-SMP yang rencananya dimulai Juli pada tahun ajaran baru 2021/2021.
Keputusan ini menyesuaikan dengan adanya penerapan masa perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM tersebut diatur melalui Surat edaran nomor 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 yang ditandatangani Wali Kota Makassar.
Masa perpanjangan PPKM di masa Covid-19 itu diperpanjang sejak 6-20 Juli 2021. Dalam edaran itu, salah satu poin menyebutkan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk seluruh tingkatan dilakukan secara daring.
Plt Kepala Disdik Kota Makassar, Nielma Palamba membenarkan pengunduran PTM tersebut, menyesuaikan PPKM. Dengan demikian, PTM yang rencananya dimulai 12 Juli, terpaksa diundur sampai batas waktu PPKM.
Apalagi dia menyebut, Kota Makassar saat ini masih menyandang status zona orangye atau risiko sedang penularan Covid-19.
“Sudah jelas sekolah (terdampak aturan PPKM). Apalagi kita zona oranye. Jadi dimaknai saja di surat (edaran) itu. Rumah ibadah saja tidak boleh, apalagi sekolah. Jadi (diundur) sampai tanggal 20 (Juli),” sebut Nielma.
Dia mengaku, pihaknya telah meminta tiap sekolah SD-SMP tidak memulai PTM. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam PPKM. “Sudah diumumkan tidak boleh dulu (dimulai PTM). Kita sudah menyurat juga ke sekolah-sekolah,” jelasnya.
Sementara, Pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar, Aminuddin Tarawe berharap masyarakat bisa bersabar dengan kondisi saat ini. PTM dianggap rawan dilaksanakan di tengah bertumbuhnya kasus Covid-19 di Makassar.
“Ini kan memang sudah sangat diharapkan bisa terealisasi (PTM) di Kota Makassar, tapi masyarakat harus bersabar melihat kondisi peningkatan kasus Covid-19 ini,” ucap dia.
Dia mengemukakan, diundurnya PTM ini bisa dimanfaatkan tiap sekolah untuk kembali mematangkan persiapan. Semisal, menyiapkan kurikulum pendidikan dan metode pembelajaran yang efektif ketika PTM secara terbatas sudah diizinkan dimulai.
“Ini kan kalaupun dibuka, sudah ada instruksi Presiden agar yang masuk itu 25% saja dan kegiatan itu hanya 2 jam dalam sepekan. Jadi guru ini sebenarnya dapat kesempatan untuk perbaiki metode pembelajarannya. Dia perlu siapkan modul khusus dengan menyesuaikan keterbatasan itu,” ujar Aminuddin.(Sindo)