Meski ramai diprotes, DPR RI tetap setujui kenaikan harga BBM Pertamina. Itu karena informasi yang disampikan pihak Pemerintah, subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun sudah memberatkan APBN.
Dilansir dari Kontenislam.com, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menginformasikan, Pemerintah kini menghadapi 3 pilihan. Menambah anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 700 triliun, membatasi penyaluran BBM subsidi, sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses, atau menaikkan harga BBM subsidi. ‘’Tiga-tiganya nggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena anggaran subsidi dana kompensasi itu sudah naik tiga kali lipat tahun ini menjadi Rp 502 triliun, tetapi ternyata masih kurang’’, katanya.
Komisi VII DPR RI, yang membidangi energi dan migas menyetuji rencana Pemerintah menaikkan harga BBM, pertalite sebesar 30 %, menjadi Rp 10.000 perliter.
Dilansir dari Hajinews.id, Persrtujuan tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suprawoto, pda Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di DPR RI, 24 Agustus 2022, DPR menyepakati kenaikan harga BBM subsidi, pertalite. Namun, katanya, dibatasi sampai 30 %. Bukan berarti pula, kenaikan tersebut menghapus subsidi. Sebab, katanya lagi, kenaikan sebesar 30 % saja masih jauh dari harga keekonomian yang mencapai Rp 17 ribu perliter.
Makanya, politikus Partai Nasdem itu, meminta subsidi BBM tepat sasaran. Kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan pembatasan pembelian. ‘’Dalam tingkat tertentu, kami ingin subsidi diberikan ke orang bukan barang seperti ke BBM’’, tuturnya.
Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rahman mengkritisi kenaikan BBM akan berdampak second round terhadap barang dan jasa lain selain BBM dan transportasi. Inflasi, katanya, dapat mamanas secara signifikan setelah kenaikan harga BBM.
Pangkas Pertumbuhan
Bank Mandiri mencatat, apabila harga BBM jenis pertalite dinaikkan, dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 perliter, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 0,83 ppt. Kenaikan harga pertalite juga berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar – 0,17 ppt. Kondisi yang sama juga bisa terjadi jika harga solar naik dari Rp 5.150 perliter menjadi Rp 8.500 perliter.
Kenaikan harga solar subsidi akan memberikan kontribusi kenaikan inflasi sekitar 0,33 ppt dan berpotensi menurunkan pertumbuhan sebesar – 0,07 ppt. Ini berarti tingkat inflasi pada tahun 2022 bisa lebih tinggi dari yang diperkirakannya, saat ini sebesar 4,60 persen, inflasi berpotnsi menuju sekitar 6 %.
Direktur Eksekutif Centre of Feform on Economics (CORE), Muhammad Faisal juga mengkritisi, kenaikan harga BBM subsidi tentu akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekomomian. Sebab pertalite adalah BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. ‘’Di tahun 2021 saja, konsumsinya sampai 79 % terhadap total konsumsi bensin. ‘’Tahun ini, lebih dari 80 % porsi konsumsinya, karena mobilitas masyarakat makin leluasa’’, ucapnya kepada Jawa Pos.
Menurut Faisal, terlebih Pemerintah sudah lebih dulu menaikkan harga Pertamax. Itu menimbulkan adanya gap yang lebar antara Pertamax dan Pertalite. Sebagian masyarakat yang sebeelumnya mengkonsumsi Pertamax ada yang beralih ke Pertalite, karena lebih terjangkau. Akibatnya, terjadi peningkatan volume konsumsi Pertalite. (dari berbagai sumber/ana)
