Wakil Ketua Komisi IX DPR, Hetifah Sjaifudian mempertanyakan langkah pemerintah yang berencana mengurangi anggaran pendidikan 2022 di tengah meningkatnya beban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Bagi Hetifah, sangat dipertanyakan ketika di tengah penambahan kewenangan dan beban yang harus ditanggung, anggaran untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 malah dipangkas sampai Rp 10,52 triliun dibandingkan anggaran 2021.
Bagi Politikus Golkar itu, ketika Kemdikbud dan Kemristek dilebur, anggaran kedua kementerian semestinya digabung. Anggaran seharusnya dinaikkan dari total tahun sebelumnya.
“Kami menunggu penjelasan pemerintah mengenai dasar diambilnya keputusan ini,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).
Untuk diketahui, rancangan anggaran pendidikan tahun 2022 tercatat Rp 149,97 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 160,49 triliun.
Hetifah berharap rencana penurunan anggaran pendidikan tersebut tidak jadi direalisasikan. Minimal, jumlah anggaran sama persis dengan tahun 2021.
“Agar pembangunan pendidikan dapat maksimal dan terfokus,” kata Hetifah.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyatakan pihaknya menduga pemerintah sedang main-main dan hanya retorika soal pendidikan serta riset.
“Pengurangan anggaran pendidikan akan semakin mengaburkan makna pentingnya riset dan teknologi,” kata Ubaid.
Yang paling mudah dipahami, pembelajaran tatap muka direncanakan pada Juli 2021. Pihaknya menilai kebijakan ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebab, anggaran sekolah akan naik seiring penerapan protokol kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan, hingga penambahan kerja guru.
Pemeliharaan teknologi di masa pandemi juga akan bertambah. Saat ini, banyak sekolah yang belum memiliki sarana yang harus difasilitasi untuk menunjang pembelajaran tatap muka.
Belum lagi perencanaan riset dan teknologi serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang membutuhkan biaya besar.
“Seharusnya tahun ini bisa dimulai dengan dukungan anggaran yang kuat agar tren kualitas pendidikan tidak terus turun. Kalau kondisinya semacam ini tidak ada perbaikan anggaran dari pemerintah pusat berarti ini sandiwara saja,” tutur Ubaid. (*)
