Sinjai, FAJARPENDIDIKAN.co.id– Terkuaknya dugaan ketidaknetralan kalangan ASN jajaran Dinas Kesehatan kabupaten Sinjai pada Pilkada serentak bulan Juni lalu, hingga kini masih menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat.
Spekulasi yang berkembang menyebut bahwa kejadian itu merupakan gerakan massif, terstruktur, dan sistematis. Namun pendapat lainnya menilai bahwa itu adalah inisiatif pribadi bagi pelakunya. Sayangnya saat dikonfirmasi pihak Dinkes Sinjai memilih bungkam.
Diberitakan sebelumnya, tak lama setelah pencoblosan di TPS usai pada Pilkada serentak 2018 di kabupaten Sinjai bulan Juni lalu, percakapan di salah satu grup medsos diwarnai dengan ramainya pemilik akun facebook (FB) yang ditengarai sebagai pegawai Puskesmas, sama-sama mengupload foto kertas suara coblosannya kepada pasangan nomor urut 1 disertai KTP saat berada didalam TPS.
Hal itu seakan memberikan isyarat untuk meyakinkan kepada seseorang bahwa pemilih yang bersangkutan telah memilih paslon Bupati-Wakil Bupati Sinjai sesuai arahan.
Sebelum pelaksanaan hari H pencoblosan, terpantau percakapan di grup FB “Sinjai Memilih” bahwa Sekretaris Dinkes Sinjai melibatkan Kepala PKM Biji Nangka, dan Plt. Puskesmas Borong Kompleks. Inti dalam percakapan itu yakni sosialisasi pemenangan paslon bupati Sinjai, Andi Seto Ghadista Asapa, nomor urut 1 tag line SEHATI.
Rangkaian ihwal itulah kemudian ditengarai sebagai gerakan terstruktur oleh oknum pejabat lingkup Dinkes Sinjai dari kalangan ASN (Baca: PNS, red) dalam kegiatan politik, dan membuat Ketua Umum Gerakan Sinjai Muda (GSM) angkat bicara.
Menurut Ketua Umum GSM, Nurhidatullah B. Cottong, bahwa percakapan yang viral di medsos tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Diperkuat oleh adanya kegiatan oleh kalangan tenaga sukarela yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Sukarela Kesehatan (Himteskes) Sinjai berbuka puasa bersama calon Bupati Sinjai A. Seto Gadhista Asapa di Pesantren AL Iksan Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Minggu (10/6/2018) lalu.
Kala itu, salah seorang aktivis di Sinjai bernama Jusman meminta Himteskes untuk tetap menjaga independensinya sebagai lembaga profesi di bawah Dinas Kesehatan Sinjai.
Jusman menduga, ada kegiatan politik yang dilakukan pihak Himteskes dengan salah satu pasangan calon bupati di Sinjai.
“Ada indikasi penggiringan oleh salah satu paslon kandidat Pilkada, pada saat buka puasa beberapa waktu lalu di Sinjai Timur dengan melibatkan Himteskes,” kata Jusman, Rabu (13/6/2018).
(Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2018/06/13/pilkada-sinjai-aktivis-sinjai-minta-himteskes-tetap-independen)
Dugaan adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang ditengarai tidak netral dalam Pilkada lalu viral di media sosial, ditanggapi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Sinjai .
Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai, Muh. Rusmin, yang dikonfirmasi di kantornya, Senin (09/07/2018) pekan lalu, menyatakan bahwa terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Sekdinkes Sinjai tinggal menunggu tembusan dari surat KASN karena kasus ini sudah diteruskan ke KASN.
Muh. Rusmin menambahkan, terkait ramainya beredar di medsos foto kertas suara hasil coblosan pada paslon nomor urut 1 disertai KTP pemilih saat di dalam TPS, sementara didalami oleh Panwalu, karena ini berpontensi sebagai bagian pidana pemilu.
Sementara pihak Dinas kesehatan Kabupaten Sinjai sejak diberitakan tidak memberi tanggapan. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sinjai yang dikonfirmasi secara tertulis, patut, dan layak, hingga berita ini diposting, tetap tidak memberikan jawaban dan terkesan lebih memilih sikap bungkam.
Sumber: http://www.komandoplus.com/2018/07/dipertanyakan-netralitas-asn-puskesmas.html?m=1
