Parepare – Anggota Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, bersama Anggota Komisi III, Hamran Hamdani, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 tingkat Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, di Aula Kelurahan Lumpue dengan tema “Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.”
Musrenbang ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Perkimtan, Babinsa, Ketua LPMK, Puskesmas Lumpue, Ketua Karang Taruna, Lurah Lumpue, pihak Kecamatan Bacukiki Barat, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Hasanuddin.
Dalam pidatonya, Sappe menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan kualitas tinggi dan manfaat yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan pentingnya tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, dan memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan fisik bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi harus dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat. Setiap anggaran daerah harus digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Selain membahas masalah pembangunan fisik, Sappe juga menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). “Jika masyarakat menemukan pekerjaan fisik yang tidak sesuai atau kualitasnya buruk, mereka berhak melapor. Ini adalah bagian dari pengawasan yang harus dilakukan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Sappe juga menyoroti efektivitas pelatihan yang diadakan oleh SKPD. Ia meminta agar pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi memberikan bekal modal yang cukup bagi masyarakat untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. “Pelatihan harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Jangan hanya pelatihan tanpa ada kelanjutan yang konkret,” tambahnya.
Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi tercapainya pembangunan yang lebih baik. “DPRD, SKPD, dan masyarakat harus bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera tanpa bergantung pada bantuan pemerintah,” paparnya.
Terkait biaya seragam untuk anak sekolah tingkat SMP, Sappe menginformasikan bahwa biaya yang sebelumnya mencapai Rp1.000.000 kini dapat ditekan menjadi Rp850.000 untuk empat set seragam lengkap. “Dengan kebijakan ini, pada tahun 2025, orang tua siswa baru tidak perlu lagi khawatir mengenai biaya seragam sekolah, terutama jika mereka memiliki anak yang bersamaan masuk SD dan SMP,” katanya.
Namun, Sappe menekankan bahwa meskipun ada efisiensi dalam anggaran, kualitas kain seragam harus tetap terjaga. “Jangan sampai kain yang digunakan mudah robek atau tidak tahan lama. Pemerintah dan DPRD telah mewanti-wanti agar kualitas menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini,” tambahnya.
Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan besar yang dilakukan oleh anggota DPRD baru, mengingat dalam 10 tahun terakhir masyarakat sering mengeluhkan tingginya biaya seragam sekolah. “Alhamdulillah, dengan kerja sama antara DPRD dan pemerintah kota, anggaran untuk seragam sekolah ini telah terealisasi. Kami sangat bersyukur atas langkah ini, dan semoga program ini dapat meringankan beban masyarakat secara nyata,” tutupnya.
Lurah Lumpue, Nur Akbar, menyampaikan bahwa Kelurahan Lumpue memiliki keunggulan geografis yang meliputi laut, sungai, gunung, sawah, dan perkebunan. Sebagian besar warga bekerja di sektor pertanian, nelayan, dan UMKM. Namun, usulan masyarakat dalam Musrenbang dua tahun terakhir belum terealisasi, yang menyebabkan pesimisme di kalangan warga.
Lurah berharap anggota DPRD dapat mengawal aspirasi masyarakat untuk merealisasikan program-program prioritas, seperti:
• Pembangunan infrastruktur, khususnya drainase untuk mengatasi banjir
• Pemberdayaan UMKM
• Peningkatan akses pendidikan
• Dukungan untuk sektor pertanian
Lurah juga mengungkapkan bahwa dana Kelurahan yang terbatas hanya cukup untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM, sementara proyek fisik belum bisa terlaksana. Ia berharap pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dapat mengakomodasi aspirasi Kelurahan Lumpue.
Dengan adanya kolaborasi dengan SKPD, Lurah berharap Musrenbang ini bisa menjadi awal perubahan positif untuk penanganan banjir dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tersebut.
