Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM semakin meluas. Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh secara tegas menolak kenaikan BBM yang diumumkan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9). Serikat dan Partai Buruh turut menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI, 6 September 2022.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen.
Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. “Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen. Sehingga harga bahan kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9).
Terlebih lagi, katanya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.”
Selanjutnya, menurut Said Iqbal, buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Hal tersebut terkesan pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Terkait dengan bantuan subsidi upah Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, katanya lagi, hanya ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes. ‘’Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket. Terlebih kenaikannya dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia,” ujarnya.
Makanya, menurut Said Iqbal, Partai Buruh dan Serikat Buruh melakukan aksinya, yang dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM.
Aksi menyangkut penolakan kenaikan harga BBM, rencananya juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru.
Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
Said Iqbal memperingatkan, bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut. “Dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” tegas Said Iqbal. (*)
