FAJARPENDIDIKAN.co.id – Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sulawesi Selatan menggelar National Healthy Cities Short Course pada tanggal 03-04 April 2021 dengan tema “Penilaian Kabupaten/Kota Sehat di Masa Pandemi Covid-19”.
Dihadiri kurang lebih 85 peserta dengan skala nasional yang tersebar di seluruh Indonesia baik dari Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam diantaranya mahasiswa, dosen, kalangan pemerintah daerah, Forum Kabupaten/Kota Sehat dan para praktisi kesehatan dan penggiat kabupaten/kota sehat.
Short Course kali ini menghadirkan pemateri Muhammad Arsyad, SKM, M.Kes yang merupakan Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Unhas dengan membawakan materi “Respon Pemberdayaan Masyarakat di Era Covid-19”.
Dalam materinya, Arsyad menjelaskan bahwa masyarakat kota memiliki potensi pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan kesempatan, kemauan, motivasi dan kesempatan masyarakat, menentukan masa depan sendiri dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.
“Sumber daya yang berwawasan ini yang akan mengubah konsep kota yang sehat tidak hanya sebagai lingkungan binaan yang aman, menyenangkan, dan hijau, tetapi juga menciptakan dan menopang kesehatan dengan menangani kondisi sosial, ekonomi, politik,” jelasnya.
Selain itu, pemateri lainnya adalah Ketua Umum PP PERSAKMI Prof Dr Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes, M.Sc.PH dengan membawakan materi “Perencanaan dan Penganggaran Healthy Cities”.
Dalam materinya dijelaskan dalam perencanaan Kabupaten/Kota Sehat kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat dikelompokan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus.
“Pemilihan tatanan berdasarkan prioritas sesuai kondisi, potensi dan kemampuan masyarakat dan pemerintah, keputusan pemilihan tatanan ditetapkan oleh pemerintah dengan dukungan forum KKS,” jelas Prof Ridwan.
Terkait penganggaran sumber pendanaan pengembangan healthy cities, kata Prof Ridwan, umumnya berasal dari APBD, maka terdapat kebutuhan bagi healthy cities untuk membuat nomenclature Healthy cities pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
