Simposium Nasional Unhas, Wapres Ma’ruf Amin: Perlu Partisipasi Aktif Kalangan Akademisi

FAJARPENDIDIKAN.co.id – Berkesempatan hadir dan membuka Simposium Nasional: Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin pada Senin (1/9) melalui aplikasi zoom, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memaparkan sejumlah langkah strategis yang ditempuh pemerintah selama masa pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia.

Menurutnya, simposium yang dilaksanakan Unhas ini dilaksanakan pada saat yang tepat.

“Saat ini kita sedang mengalami cobaan yang sangat berat, covid-19 menjadi pandemi global yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Dampak yang ditimbulkan covid-19 sangat luas dan bersifat multi dimensi,” ungkap Ma’ruf Amin.

Kata Wapres, masalah kesehatan menjadi prioritas pemerintah. “Penuntasan penanggulangan covid-19 adalah syarat untuk meningkatkan keyakinan masyarakat. Tanpa adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah serius untuk memecahkan masalah pandemi covid-19, maka akan terus terjadi semacam ketakutan untuk memulai kegiatan ekonomi termasuk untuk melakukan aktivitas belanja atau konsumsi sepanjang masyarakat tidak merasa aman, maka kegiatan ekonomi tidak akan berputar,” ungkapnya.

Dengan pertimbangan itu pula, lanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih 80 triliun untuk kesehatan tahun ini.

Dan untuk tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan tidak kurang dari 356,5 triliun untuk penanganan kesehatan termasuk pengadaan vaksin mencegah covid-19.

“Salah satu dampak covid-19 yang menjadi perlu mendapat perhatian bersama adalah terjadinya kelangkaan dan krisis pangan dunia seperti yang telah diingatkan oleh badan pangan dan pertanian dunia atau FAO,” ungkapnya.

Baca Juga:  Unifa Gelar Penyegaran Akhir Tahun, Fokus pada Peningkatan Kemampuan Berjejaring

FAO meminta negara-negara penghasil pangan besar di dunia untuk mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri untuk memastikan terjaminnya stok pangan nasional.

“Di negara kita, ketahanan pangan menjadi tantangan tersendiri. Bahkan sebelum terjadinya pandemi covid-19 alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia,” ungkapnya.

- Iklan -

Berubahnya fungsi lahan sawah membawa dampak yang sangat luas seperti ancaman terhadap ketahanan pangan, kemiskinan petani dan kerusakan ekologi di pedesan.

“Produksi beras kita diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2018 dan 2019 walaupun akan menyisahkan sedikit surplus pada tahun 2020,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Ma’ruf Amin, perlu perhatian khusus untuk mencukupi kebutuhan beras di awal tahun 2021 karena belum memasuki masa panen.

Kendati demikian, Wapres mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan dan krisis pangan, agar terjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan stok pangan nasional dapat tetap terjaga.

Langkah-langkah yang diambil adalah melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, penguatan cadangan beras pemerintah daerah serta membangun lumbung pangan masyarakat. 

Baca Juga:  Farmasi di Era Modern: Peran, Tantangan, dan Masa Depan

Intensifikasi pertanian sebagaimana yang dipahami bersama merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada.

“Intensifikasi pertanian dilakukan melalui program panca usaha tani yang kemudian dilanjutkan dengan program sapta usaha tani,” terangnya.

Panca usaha tani meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama tanaman dan pengairan atau irigasi yang baik.

Ada pun sapta usaha tani meliputi pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengelolaan pasca panen dan pemasaran.

“Upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian ini perlu kita optimalkan sebagai solusi pengolahan lahan pertanian yang sempit dengan menjadikan produktivitas yang lebih tinggi,” jelasnya.

Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, kata Wapres, diperlukan kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan bahwa pemenuhan pangan tidak selalu beras namun masih banyak komoditas lain di setiap daerah.

Menurut Wapres, kalangan akademis perlu berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawalan yang baik atas rencana tersebut sehingga tidak kehilangan momentum dan berjalan sesuai harapan.

“Oleh karena itu, melalui simposium ini, saya mengharapkan adanya rekomendasi yang baik terkait dengan penanggulangan masalah kesehatan, ketahanan pangan dan kemiskinan,” harapnya.(FP)

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU