Teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2022 MPR Hari Ini

Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari transparansi internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku antikorupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tandatangani.

Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air.

Saya tekankan, reforma agrarian, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabel.

Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah Asian Para Games di Solo dan alhamdulilah kita menjadi juara umum.

Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan Sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM . Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan.

Baca Juga:  Pengurus PWI Berkantor di Lantai 4 Daerah Segitiga Emas

Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

- Iklan -

Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan kepada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang science, teknologi, seni dan olahraga harus didukung dan diapresiasi.

Oleh karena itu,  budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film, karya seniman muda harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah.

Adapun, untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh pondasi kebangsaan kita serta merawat persatuan dan kesatuan nasional.

Baca Juga:  Eks Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Diperiksa Polisi

Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga-lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global.

Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DPD sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru.

Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakkan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah kongres MK sedunia juga patut diapresiasi.

BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah. Perencana, penyelenggaraan, Supreme Audit Institution, SAI 20, juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20.

Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU