Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Sebagai tindak lanjut pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda pengembangan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Juli 2019, Tim Koordinasi Pengembangan Rumah Sakit Provinsi kembali mengadakan pertemuan dengan mengundang bersama para direktur rumah sakit yang berlangsung di Baruga Sayang Kantor Dinas Kesehatan pada hari Rabu, 10 Juli 2019.
Pertemuan kali ini lebih banyak berdiskusi atau sharing rencana pengembangan rumah sakit provinsi ke depan. Melalui surat yang ditandatangani oleh plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr dr H Bachtiar Baso, M Kes., meminta masing-masing direktur rumah sakit untuk menyiapkan bahan presentasi dan juga menyiapkan DPA-OPD dan RBA rumah sakit.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua dan Anggota TGUPP bidang kesehatan, Tim Koordinasi Pengembangan Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Makassar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat, Direktur Rumah Sakit RSKIA Pertiwi, Direktur RSIA St. Fatimah, Direktur RSKD Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur RS Khusus Kesehatan Gigi dan Mulut dan Kepala Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Rumah Sakit Provinsi, Prof Dr dr Andi Wardihan Sinrang, MS, Sp And., memulai presentasinya dengan memberikan beberapa gagasan. Peningkatan kualitas berkelanjutan (continues quality improvement) dan aksesisbilitas layanan kesehatan merupakan point penting dari tim koordinasi ini.
Karena itu, kata Prof Andi Wardihan, peran managemen sangat besar dalam bentuk struktur, aset, logistik dan keuangan. “Untuk meningkatkan layanan kesehatan, paling tidak dimensi SDM, teknologi dan ekuipment, managemen, sistem dan prosedur adalah hal yang perlu diperhatikan secara komprehensif diantara rumah sakit tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa paling tidak terdapat dua rumah sakit yang akan menjadi prioritas yaitu, Rumah Sakit Labuang Baji dan Rumah Sakit Haji. “Rumah Sakit Labuang Baji akan disiapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Untuk RSKD Dadi akan dipindahkan ke RSUD Sayang Rakyat, kemudian eks RSKD Dadi akan dikembangkan menjadi RSKD Kanker dan ini sudah ada studi kelayakannya,” terangnya.
Beberapa peserta hadir dan memberikan tanggapan diantaranya Prof Dr Abdul Rahman Kadir, M Si., sebagai anggota tim koordinasi menyarankan paling tidak ada tiga aspek yang perlu dikuatkan yaitu, melakukan assessment terhadap tujuh RS tersebut dengan melihat kondisi eksisting data yang ada, mengkaji aspek cash inflow and cash outflow. “Biar rumah sakit tidak rugi meskipun untung bukan tujuan utama dan lainnya berkaitan dengan equipment RS baik bergerak maupun tidak bergerak,” ungkapnya.
Selain itu, Prof Dr drg Hasanuddin Thahir, MS, SpPrio(K), sebagai Tim Pengarah, juga menambahkan bahwa gubernur fokus pada pelayanan bukan untung rugi. “Karena itu rumah sakit bukan target PAD, pelayanan yang berkesinambungan dan berkualitas yang dapat menjangkau lapisan masyarakat adalah target utama sehingga tidak ada lagi keluhan dari pasien dan atau keluarga pasien,” ucapnya.
drg Abdul Haris Nawawi, M Kes., Direktur RS Haji dalam presentasinya menyampaikan bahwa beberapa kondisi yang merupakan hal yang perlu diperhatikan pada rumah sakit tersebut yaitu, pengembangan SDM, masalah BPJS, jasa pelayanan RS, perlunya bekerja tim.
Ia menambahkan, RS Haji mempunyai lahan untuk dikembangkan, sistem informasi (sistem surveilans terpadu) dikembangkan. “Untuk memperoleh informasi dari rumah sakit, kami menyarankan setiap tim misalnya keperawatan, atau unit lainnya bisa hadir memberikan data dan informasi bahkan dapat juga melakukan kunjungan ke RS secara langsung,” tuturnya.
Rumah Sakit lain yang juga memberikan presentasi adalah Direktur RS Labuang Baji, Andi Mappatoba, MD, DTAS, MBA. Ia mengatakan bahwa RS Labuang Baji merupakan rumah sakit tertua kedua di Sulsel. “Masalah yang dihadapi pada rumah sakit ini lebih pada perbaiki mitra BPJS yang belum bayar, RS Labuang Baji sudah cukup bagus bangunan dan layanan dibandingkan dengan rumah sakit ini beberapa puluh tahun yang lalu bahkan RS Labuang Baji disiapkan sebagai RS Pendidikan di Sulawesi Selatan,” bebernya.
Sebelum acara ditutup oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai closing statement, Prof Sukri Palutturi, PhD sebagai Sekretaris Tim Koordinasi juga memberikan pandangan bahwa RS bukan sumber PAD.
“Kehadiran tim ini tentu harus memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas dan layanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan pasien BPJS dan sebagainya,” kata Prof Sukri.
Dalam aspek kebijakan, kata Prof Sukri, paling tidak dalam perkembangan RS Moderen paling tidak ada tiga peran yang harus dimainkan yaitu, RS sebagai sarana layanan kesehatan: making healthy patients.
“Dan ini yang banyak terjadi di Indonesia, fokus pada layanan kesehatan saja. RS sebagai workplaces: internal customers dan RS sebagai setting masyarakat untuk pasien, keluarga pasien jarang diperhatikan. Itulah sebabnya di rumah sakit masih sering kita jumpai adanya petugas kesehatan, keluarga pasien yang merokok dan masalah perilaku dan lingkungan lainnya karena ini tidak diperhatikan sebagai bagian penting dari setting rumah sakit,” paparnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr dr H Bachtiar Baso, M Kes., menutup acara dengan menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan. “Kita terus tata rumah sakit ke depan sehingga layanan kesehatan di Sulawesi Selatan semakin baik,” pungkasnya. (FP/*)
