FAJARPENDIDIKAN.co.id – Tim Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Lorong dalam Mewujudkan Kota Sehat Makassar.
Kegiatan ini dilakukan melalui daring berlangsung pada Rabu, 29 Juli 2020. FGD tersebut dipimpin langsung oleh ketua tim, Prof Sukri Palutturi, SKM., M Kes., MSc PH, PhD. dan dihadiri oleh anggota tim yaitu Dr Lalu Muhammad Saleh, SKM., M Kes., dan Muhammad Rachmat, SKM., M Kes.
Selain itu, juga hadir para anggota tim lapangan dan administrasi yaitu Muhammad Rafli Aidillah, SKM, Achmad Mawardi Shabir, SH, MKM dan St. Rosmanelly, SKM, MKM.
Menurut Prof Sukri dalam paparan singkatnya, paling tidak ada dua pertanyaan yang ingin didiskusikan dalam forum tersebut berkaitan dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kota Sehat Makassar, yaitu faktor apa saja yang penting untuk pemberdayaan masyarakat lorong dalam mewujudkan Kota Sehat Makassar? dan apa prinsip dan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat lorong dalam mewujudkan Kota Sehat Makassar?
Setiap peserta diminta menyampaikan pandangan, pengamatan, pengalaman dan usulan ke depan berkaitan dengan isu tersebut.
Posisi peserta memiliki kedudukan sama sehingga secara bergantian peserta memiliki waktu yang sama untuk menyampaikan masing-masing usulan atau pendapatnya.
drg Ita Anwar, M Kes. sebagai Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar memulai diskusi dengan menyampaikan pengalamannya membina lorong sehat di Kota Makassar.
Menurut drg Ita (panggilan akrabnya), pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kemauan masyarakat yang tinggal di dalam lorong tersebut.
“Lorong ini merupakan binaan dari Puskesmas. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan motivasi masyarakat dalam mewujudkan lorong sehat. Lorong sehat misalnya ketersediaan air, ventilasi dan kebersihan dan kriteria lainnya,” jelas drg Ita.
“Merubah perilaku masyarakat tidak muda, butuh kegiatan sosialisasi dan sampaikan maksud dan tujuan kegiatan tersebut. Prinsipnya bagaimana mewujudkan masyarakat lorong yang sehat,” lanjutnya.
Untuk mewujudkan tersebut, kata drg Ita, perlu ada musyawarah tingkat kelurahan dan sebagainya dan tentu masyarakat lorong adalah bagian yang penting di dalamnya.
Sementara itu, Asir dari unsur Ketua Forum LPM Kecamatan Ujung Tanah menilai bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat lorong perlu ada tindak lanjut di masyarakat.
“Perlu bekerjasama di lapangan, terdapat banyak kader dan masyarakat yang siap membantu. Dalam kondisi Covid-19, pemberdayaan masyarakat ini perlu ada nilai ekonomi bagi masyarakat. Pembinaan masalah ekonomi, penataan lorong misalnya keindahan dan perbaikan lorong,” ungkapnya.
“Pemberdayaan masyarakat juga ada dimasing-masing SKPD, namun biasanya bekerja sendiri-sendiri,” bebernya.
Selain itu, Partono dari unsur Forum Kota Sehat Makassar melihat bahwa lorong adalah milik masyarakat, terdapat lorong sehat sebuah lorong yang bersih.
“Misalnya, masyarakat lorong dilarang merokok. Kalau dulu misalnya masyarakat masih ada yang merokok di lorong, tetapi biasanya terdapat tempat khusus untuk merokok. Sekarang ini sebaiknya sudah ada larangan yang lebih tegas,” jelasnya.
Menurutnya, Perwali 14 perlu dipertegas tentang Kawasan Tanpa Rokok termasuk di lorong.
“Jadi implementasi di lapangan perlu diperkuat, sosialisasi masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus. Jadi pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan apa yang masyarakat minati, dan masyarakat miliki,” jelasnya.
“Masyarakat kita perlu dipetakan misalnya terdapat masyarakat industri, pesisir dan perkotaan. Kita berdayakan masyarakat lewat apa? Lewat dagang, bisnis kecil-kecil, pengembangan UKM dan sebagainya. Contoh dalam masa Covid-19 ini, masyarakat membuat masker yang lebih nyaman tetapi aman dan memiliki nilai ekonomis pada masyarakat lorong,” terangnya.
Pemberdayaan masyarakat, kata Partono, harus berkelanjutan, harus ada kader-kader yang disiapkan di kelurahan/RT/RW.
Selain itu juga terdapat lorong KB, lorong ekonomi perlu dikembangkan, masyarakat ramah dan produktifitas masyarakat meningkat.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa faktor dana perlu APBD, titip di LPM melalui musrembang.
“Jadi ada otak dan otot (masyarakat), pemikir dan pekerja. Namun untuk keberlanjutan program butuh dejure dan defacto. Jadi lorong kaya fungsi dan kelompok kerja masyarakat lorong (Pokja kota sehat) diperlukan dan pendekatannya adalah pendekatan buttom up,” pungkasnya.
Peserta lainnya yang hadir dalam FGD tersebut adalah Saharuddin Ridwan (Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia), Sember Pambahako Lurah Cambaya, Dr. Irwandy, SKM, MSc.PH, M.Kes., Sekretaris Forum Kota Sehat Makassar, Ahmad Puskesmas Pattingalloang, dan Sekcam Rappocini. (*/FP)