Barru, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Guna mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru resmi membentuk dan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Barru.
Hal itu terpantau saat Bupati Barru H. Suardi Saleh mengukuhkan TPKAD pada Rapat Koordinasi (Rakor) di Baruga Singkerru AdaE Rujab Bupati Barru,Jalan Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae Barru, Kabupaten Barru pada hari Selasa 10 Maret 2020.
Untuk diketahui, TPKAD yang dikoordinir Plh Sekda Barru, Abustan, memiliki sejumlah tanggung jawab. Selain tentang ketersediaan akses, juga harus melakukan terobosan akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat, maupun mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi Daerah, serta menggali potensi ekonomi Daerah yang dapat dikembangkan.
Dalam sambutannya Bupati Barru H Suardi Saleh berharap, agar keberadaan TPKAD bisa memberi konstribusi nyata, sekaligus solusi mempercepat pertumbuhan perekonomian.
“Kita berharap dengan adanya TPKAD ini betul-betul mampu membuka akses keuangan yang terus terang selama ini menjadi salah satu kendala bagi pengusaha-pengusaha. Kita inginkan tim ini bisa ikut mendorong akselerasi laju pertumbuhan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Suardi Saleh saat menyampaikan sambutannya.
Selain itu, eks Kepala Bappeda Pinrang dan Kadis PU Maros ini, juga memberikan penekanan tentang pentingnya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam menjalankan program-program prioritas. Seperti optimalisasi akses UMKM sektor unggulan daerah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, optimalisasi akses kredit pembiayaan melawan rentenir, serta One student One Account.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Sulsel, Muhammad Firda yang hadir mewakili Koordinator TPKAD Provinsi Sulsel, menghimbau kepada TPKAD Barru yang dikukuhkan harus mampu mengordinasikan seluruh OPD terkait pendataan UMKM, lalu diinput di Dinas Koperasi dan UMKM.
“Untuk mendukung pelaksanaan program TPKAD maka diharapkan semua bupati/wali kota menganggarkan dalam APBD,” tegas Ridha di depan bupati dan pimpinan OPD dan TPKAD.
Menurut dia, anggaran tersebut akan alokasikan pada beberapa kegiatan utama. Diantaranya, pelaksanaan pendataan updating dan verifikasi UMKM dengan melibatkan seluruh OPD, Camat, Lurah. Pelaksanaan rapat koordinasi triwulan dan laporan capaian program.
Begitu pun, tentang pelaksanaan sosialisasi dan pertemuan untuk memfasilitasi akses UMKM dengan berbagai jasa keuangan yang ada di daerah.
Hadir pada pengukuhan TPKAD dan rapat koordinasi ini, ikut dihadiri Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku-Papua, Muhammad Nurdin Subandi, serta Kepala Group Advisori Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Endang Kurnia Saputra.
Reporter : Abd Latif Ahmad
