Makassar, FAJARPENDIDIKAN.co.id – Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Simposium Nasional bertajuk reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di era 4.0.Kegiatan di buka secara resmi oleh Rektor Unismuh Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim.
Kegiatan di buka secara resmi oleh Rektor Unismuh Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim.
Simposium ini menghadirkan pembicara bereputasi global dan nasional. Prof. Dr. Achmad Nurmandi (Ketua AIPPTM/UMY), Prof. Utang Suwaryo (Ketua KAPSIPI/UNPAD), Dr. Tintin Purwaningsih (Ketua ADIPSI/UMY), serta Dr. Tri Sulistianingsih (Assesor BAN-PT/UM Malang).
Usai kegiatan, para tamu undangan dijamu pada petunupan di Baruga Anging Mamiri, Jumat 25 Oktober 2019 malam.
Hadir juga Dekan Fisipol Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unismuh, Dr. Nuryanti Mustari.
Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, agenda nasional merupakan yang pertama kali menggelar simposium.
Menurutnya, kegiatan berkat inisiasi Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM).
“Jadi, Simposium ini menyajikan hasil riset mahasiswa dari berbagai kampus Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kemudian dikemas menjadi semacam perlombaan. Tujuannya, melatih penyebarluasan hasil riset mahasiswa,” ucap Andi Luhur Prianto.
Tidak hanya itu, lanjut Luhur—sapaan karibnya, kegiatan bisa dijadikan wahana pengumpulan karya ilmiah dan menambah wawasan dibidang ilmu pemerintahan.
“Tujuan lainnya, adik-adik mahasiswa diminta untuk membangun kesadaran baru dalam berkolaborasi dan berjejaring secara akademik. Harapannya, Kedepan mereka bisa bekerjasama dan saling merujuk karya ilmiah dari berbagai daerah,” ucapnya.
Rencana selanjutnya, simposium nasional kedua akan dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, di Desember 2019 mendatang.
Ada sekitar 11 kampus berlabel Muhammadiyah sebagai peserta kegiatan ini.
Reporter: Ahadri
 Makassar menggelar Simposium Nasional bertajuk reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan){kind=link}